Ini Alasan Pertamina Terkait Antrean Panjang Pengisian Solar di SPBU Sulut

Antrian di salah satu SPBU

MANADO - Area Manager Communicatipon Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali, mengatakan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, yang terjadi di SPBU-SPBU di Sulawesi Utara, diakibatkan adanya peningkatan mobilitas dibandingkan tahun sebelumnya pada masa pandemi COVID-19.

Hal ini juga disebabkan faktor kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan level Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang mengakibatkan tingginya intensitas aktivitas warga.

“Kejadian antrean solar ini baru ramai beberapa bulan terakhir. Kejadian ini terjadi di seluruh Indonesia, semua lokasi (SPBU) sama. Jadi ini karena geliat ekonomi mulai normal,” ujar Laode.

Lanjut dikatakannya, BBM jenis solar merupakan produk jenis bahan bakar tertentu atau disingkat JBT, yang disubsidi dan memiliki kuota khusus tiap daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau disingkat (BPH Migas), dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pertamina menurutnya bukan regulator, tapi sebagai operator yang kapan saja siap mendistribusikan berdasarkan kuota yang ditentukan, dengan menjaga agar penyaluran solar ini bisa terpenuhi sampai akhir tahun sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

“Pertamina hanya menjalankan sesuai kuota yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan kuota itu nantinya akan diganti oleh pemerintah, karena subsidi kan. Dan subsidi tersebut harus kita sesuaikan sampai dengan pemakaian akhir tahun,” ujarnya.

Namun demikian, Laode enggan membicarakan terkait fenomena menghilangnya antrean panjang di SPBU saat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, berkunjung ke Sulawesi Utara.

Dalam pantauan manadobacirita, antrean panjang untuk mendapatkan solar, tiba-tiba tidak terlihat lagi pada saat kedatangan Ahok, Selasa (23/11) kemarin.

“Disini perannya media dan kepolisian untuk tetap memantau, agar distribusi BBM khususnya subsidi ini tersalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Laode kembali.

febry kodongan