Jalan Panjang Warga Perbatasan NKRI untuk Dapatkan Pelayanan Bank

Pulau Makalehi di Kabupaten Sitaro, yangmerupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, Filipina.

Desa Makalehi Induk di suatu pagi nampak masih lengang. Baru ada aktivitas satu-dua orang warga. Terlihat ada yang membenahi perahu untuk persiapan melaut di hari tersebut, tapi ada juga yang telah melaut malam sebelumnya, berjalan membawa ikan hasil tangkapannya.

Kondisi mulai ramai ketika matahari mulai memancarkan panasnya. Terlihat warga tampak asyik bercengkrama sebagaimana kehidupan di desa yang penuh nuansa kekeluargaan. Sedangkan di sisi lain dari pulau itu, aktivitas di Kantor Desa Makalehi Induk juga sudah berlangsung seperti biasanya.

Desa Makalehi Induk terletak di Pulau Makalehi, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara. Di Pulau Makalehi itu sebelumnya hanya terdapat satu desa. Namun belakangan terjadi pemekaran dan di pulau itu saat ini terbagi menjadi tiga wilayah administratif yakni Desa Makalehi Induk, Desa Makalehi Timur, dan Desa Makalehi Utara.

Seorang nelayan di Pulau Makalehi menunjukkan hasil tangkapannya.

Pulau Makalehi masuk dalam 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 terdapat perubahan jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Sama seperti desa-desa lainnya, tiga desa di Pulau Makalehi juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Tentunya, untuk pencairan dua dana program Pemerintah tersebut, harus dilakukan lewat Bank. Problemnya, di Pulau Makalehi tak memiliki Bank.

Karena itu, para Kapitalau (sebutan kepala desa) harus menempuh perjalanan menyeberangi lautan untuk menuju Pulau Siau, lokasi pusat kegiatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki aktivitas perbankan.

Pelayanan bank hanya ada di Pulau Siau, tepatnya di Kota Ondong, Kecamatan Siau Barat sebagai ibukota kabupaten, dan di Kota Ulu, Kecamatan Siau Timur atau dikenal sebagai episentrum perdagangan di pulau penghasil buah pala terbaik di dunia tersebut.

Nah, bermuka-muka dengan teller bank menjadi hal yang biasa bagi kapitalau Desa Makalehi Induk, Stevenly Tatangindatu. Itu sudah terpola jelang penanggalan kalender mendekati penghujung bulan. Lakon serupa juga dilakukan Kapitalau Makalehi Timur, Siman Bogar dan Kapitalau Makalehi Utara, Mount Kalebos.

Untuk mendapatkan pelayanan bank di pulau Siau, bukan sekadar menyeberangi lautan, tapi bagaimana ancaman berupa cuaca ekstrem bisa menerjang kapan saja.

Perahu milik warga di Desa Makalehi yang ada di Pulau Makalehi, Kabupaten Kepulauan Sitaro

Hal ini yang dikhawatirkan semua warga yang bermukim di Pulau Makalehi. Apalagi belakangan, cuaca ekstrem kerap menjadi momok tersendiri. Menyeberangi lautan saat kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja, bisa saja mengundang bahaya, padahal melakukan pencairan keuangan juga tak lepas dari kepentingan bersama.

Belum lagi biaya ekstra, seperti biaya makan minum dan penginapan bukan perkara enteng. Sesungguhnya, itu pula menjadi kendala lain bagi warga di Pulau Makalehi, dan menjadi bagian dari jalan panjang warga di Pulau Makalehi untuk mendapat layanan bank di Pulau Siau.

Adapun dari Pulau Makalehi menuju Pulau Siau maupun sebaliknya dapat menggunakan jasa perahu motor sewaan berbiaya tidak murah. Sekali pakai, maka wajib merogoh kocek kisaran Rp 2 juta-an. Jika ingin murah, bisa menikmati pelayaran kapal ferry, tapi dengan konsekuensi layanan transportasi laut yang dikelola pihak Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro ini hanya melayani dua kali dalam sepekan.

***

Kantor Kampung Makalehi di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara

Dalam pengelolaan Dana Desa maupun ADD, selain alokasi untuk pembangunan desa, ada juga tersemat alokasi anggaran untuk upah perangkat desa. Kapitalau Desa Makalehi Induk, Stevenly Tatangindatu menjelaskan, bahwa pencairan upah, perangkat desa itu harus ke Bank SulutGo di Pulau Siau.

“Jadi perangkat itu harus ke Siau, ke Bank SulutGo yang ada di sana,” ujar Stevenly.

Dengan upah yang tidak seberapa, pencairan pun harus menempuh perjalanan panjang yang sudah pasti menggerus pendapatan bulanan. Senasib dengan perangkat desa, Kader Posyandu Balita di Desa Makalehi Induk, juga harus merasakan bagaimana merogoh saku dalam-dalam hanya untuk menerima gaji yang tak seberapa.

Ifrety Kaangkung mengungkapkan jika upah Kader Posyandu Balita yang diterimanya hanya Rp 250 ribu tiap bulan, di mana dia harus mengambil langsung di Bank yang ada di Pulau Siau.

“Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika ke bank. Jadi ini ibaratnya besar pasak daripada tiang,” ucap Ifrety.

Hal inilah yang mendorong keinginan maupun asa masyarakat yang bermukim di Pulau Makalehi, agar layanan bank hadir di sana. Bagi mereka semisal dibuka kantor kas, ataupun disiapkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), itu bak 'Oase di Tengah Gurun'.

“Kami sudah siap, dan siap membantu pihak bank kalau ada yang ingin membuka layanan seperti kantor kas atau ATM,” kata Kapitalaung Desa Makalehi Induk, Stevenly.

Memang saat ini, beberapa bank milik BUMN sudah melebarkan sayap dengan menghadirkan layanan digital lewat agen-agen kerja sama dengan masyarakat, di mana di Pulau Makalehi juga memilikinya. Namun, beberapa faktor membuat masyarakat justru enggan menggunakan transaksi lewat agen tersebut.

Pasalnya, faktor potongan atau biaya transaksi yang cukup tinggi membuat warga kurang berminat. Selain itu, batas penarikan atau transaksi hanyalah Rp 1 juta, sehingga hal ini justru membuat masyarakat harus mengeluarkan ekstra biaya lagi.

"Beruntung jika pengelola layanan memiliki saldo lebih. Kalau tidak, ya tidak bisa transaksi," kata Hilsman Pulingkareng, warga pulau Makalehi.

Kepala Sub Sektor Makalehi, Polsek Urban Siau Barat, Aipda Gat Jefry Johanis, aparat yang telah bertugas selama tiga tahun di Pulau Makalehi mengaku, potongan sekali transaksi dengan layanan digital perbankan memang cukup memberatkan.

Dicontohkannya, ketika mengirim uang Rp 3 juta, maka itu ada potongan tiga kali, karena batas pengiriman uangnya hanya Rp 1 juta, dengan potongan Rp 25 ribu-Rp 30 ribu sekali transaksi.

***

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi ini yang hingga kini masih belum dirasakan oleh warga pulau terluar, termasuk warga Pulau Makalehi di dalamnya. Sebab, pihak bank sepertinya belum bisa membuka layanan secara langsung di wilayah perbatasan itu.

“Selain jarak, kondisi cuaca ekstrem yang sering terjadi itu menjadi pertimbangan pihak bank,” ungkap Kepala Cabang Bank SulutGo Siau, Jemmy Tuuk.

Menurutnya, pihak bank juga memiliki pertimbangan lain, di mana sebagai suatu lembaga keuangan yang berorientasi pada laba atau keuntungan, potensi nasabah menjadi satu mata rantai dari sejumlah pertimbangan tersebut.

Sehingga Ia mengatakan, belum bisa dipastikan apakah layanan konvensional pihak Bank SulutGo bisa dibuka di Pulau Makalehi.

“Karena itu butuh perencanaan dan kajian lebih matang dengan berlandaskan pada sejumlah pertimbangan tersebut,” imbuhnya.

Sementara untuk membantu warga di Pulau Makalehi memperoleh layanan, Bank SulutGo menerapkan pola jemput bola. Cara itu, dalam sebulan itu satu sampai dua kali turun langsung ke daerah tersebut. Menurut dia, pihaknya harus menempuh cara ini agar warga Makalehi bisa mendapatkan layanan perbankan.

“Meski tak rutin, karena faktor biaya dan cuaca, tapi kami harus melakukan itu agar warga Makalehi terlayani. Dan saat ini sudah ada beberapa orang warga yang memperoleh layanan bank seperti KUR. Meski memang proses penyalurannya harus selektif,” katanya.

Sedangkan harapan Pemerintah Desa dan warga di Pulau Makalehi soal kehadiran kantor kas maupun ATM, Ia mengakui, itu juga tidak mudah. Sebagaimana prosesnya berjenjang, dengan berbagai pertimbangan lainnya.

“Jadi soal itu (kantor kas dan ATM) belum juga bisa dipastikan juga, karena kami juga harus melakukan kajian dan perencanaan,” sebutnya.

Kendati demikian kata dia, sejauh ini target yang sudah dicanangkan ke depan berupa realisasi program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dengan program itu sudah masuk perencanaan pihak Bank SulutGo.

“Semoga secepatnya bisa terealisasi,” sebutnya kembali.

Di satu sisi, Permata Bank dalam membuka ruang peluang bagi warga yang ingin mengakses layanan dari PermataBank melalui layanan digital yang dijamin sangat mudah. Menurut Retail Banking Director Permata Bank, Djumairah Tenteram, bahwa semua program digital yang mempermudah nasabahnya sudah terdapat di aplikasi PermataMobile X.

Mobile banking itu dapat mengakomodir seseorang melakukan pembukaan rekening maupun pinjaman secara online.

“Meski memang bisa juga diakses melalui branch kita untuk dikunjungi,” ujarnya.

Selain itu, Djumairah mengatakan Permata Bank juga mengadopsi kehidupan nasabah yang serba digital saat ini ke kantor cabangnya. Sehingga para nasabah yang datang ke Permata Bank merasa nyaman dan kebutuhan mereka akan teknologi terjawab di kantor cabang Permata Bank.

Pemerintah Daerah melihat kehadiran layanan perbankan di Pulau Makalehi memang sudah merupakan suatu keharusan. Pengelolaan dana bantuan bagi desa, menjadi alasan penting sekiranya di Pulau itu bisa dihadirkan layanan perbankan secara langsung.

Plt Kepala Dinas Pemerintah Desa, Marlon Dalentang mengatakan, layanan hadir di sana akan sangat baik karena bisa membantu desa dalam pengelolaan dana desa.

Sebagai upaya Pemerintah Daerah maka akan didorong melalui mitra operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bagi Marlon melalui BUMDes sekiranya bisa menjadi solusi layanan pihak bank bagi warga di Pulau Makalehi.

“Jadi itu sementara terus diseriusi, agar BUMDes di Makalehi dikembangkan yang nantinya dapat bisa membuka akses layanan perbankan melalui pola kemitraan,” katanya.

Sementara itu arah kebijakan perbankan oleh OJK, salah satu yakni memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil melalui peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memfasilitasi penyaluran KUR. Termasuk percepatan pembentukan BUMDes Center bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

franky salindeho