Legislator Perempuan di Sulut Kurang Peka Soal RUU PKS

Diskusi antara massa aksi Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual Sulawesi Utara dengan Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda, terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

MASSA aksi Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual (KMSAKS) Sulawesi Utara, menilai jika para legislator perempuan yang ada di Sulawesi Utara, kurang peka terkait dengan pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Hal ini disampaikan saat melakukan aksi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (18/3). Saat diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda, pernyataan ini disampaikan langsung, karena memang tidak ada legislator perempuan yang hadir saat itu.

BACA JUGA: Koalisi Masyarakat Desak DPRD Sulut Beri Dukungan Pengesahan RUU PKS

Yinthze Lynvia Gunde salah satu juru bicara Koalisi Masyarakat, mengungkapkan kekecewaan tersebut. Menurut Lynvia, seharusnya yang berada di garda terdepan untuk mengesahkan RUU PKS ini, adalah para legislator perempuan.

“Kami kecewa ketika para legislator ini berdalih jika persoalan RUU PKS ini bukan wewenangnya. Padahal, jika ada tekanan daerah dan para legislator perempuan ini mendukung, maka RUU PKS ini akan secepatnya disahkan,” kata Lynvia yang juga Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado ini.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menggelar aksi di halaman kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Aksi ini mendesak DPRD Sulut, memberikan tekanan politik ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mensahkan RUU-PKS.

”Kami meminta dan menuntut DPRD Sulut memberikan pernyataan sikap mendukung segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini, dengan mengirimkan surat dukungan tersebut ke DPR RI,” ucap Nur Hasanah, perwakilan koalisi dari Swara Parangpuan.

isa anshar jusuf