Legislator Sulut Minta Pemerintah Bantu Pesantren Siapkan Fasilitas Kesehatan

Konten Media Partner
29 Mei 2020 21:13 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Santri belajar
zoom-in-whitePerbesar
Santri belajar
ADVERTISEMENT
MANADO - Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yusra Alhabsy meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan fasilitas pesantren yang ada, terkait dengan wacana untuk memulai kehidupan baru di tengah pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19), atau lebih dikenal dengan istilah New Normal.
ADVERTISEMENT
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, fasilitas pesantren terutama di Sulut, masih tergolong memprihatinkan dan jauh dari standar New Normal di tengah pandemi corona, terutama terkait dengan fasilitas kesehatan yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah.
“Jika di Sulut akan diterapkan New Normal, maka saya harapkan baik Pemerintah Provinsi serta kabupaten dan kota, membantu secara maksimal keberadaan Pondok Pesantren. Ini dikarenakan, pesantren di Sulut justru beresiko terjadi penyebaran virus corona ini," tutur anggota Komisi IV ini.
Dikatakan Alhabsy, sebagian besar kondisi sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren, belum memenuhi standar kesehatan, terlebih untuk mengikuti protokol COVID-19 dalam menjalani kehidupan new normal yang diwacanakan pemerintah.
Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsy
"Fasilitas yang ada mulai dari ruang belajar, asrama, tempat MCK dan Pusat Kesehatan Pesantren serta fasilitas kesehatan, sangat-sangat kurang. Inilah saya minta kepada pemerintah untuk membantu kesiapan menghadapi new normal," tutur Alhabsy.
ADVERTISEMENT
Ketua GP Ansor Sulut ini sendiri juga meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dengan persoalan new normal di pesantren yang ada di Sulut.
Dikatakannya, sebelum bisa memulai new normal, harusnya semua persyaratan yang ada harus terpenuhi.
Menurutnya, di Pondok Pesantren para santri hidup secara bersamaan siang dan malam dalam waktu yang lama. Kerena itu dirinya meminta Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Sulawesi Utara agar berkordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memikirkan dampak penerapan kehidupan new normal terutama di Pondok Pesantren.
“Karena itu saya meminta kepada Kakanwil Kemenag Sulut untuk sesegera mungkin berkordinasi dengan Pemprov dan Pemda dalam menyikapi hal itu. Bukan hanya di pesantren tetapi juga untuk semua sekolah berbasis keagamaan yang ada di Sulawesi Utara,” kata Yusra
ADVERTISEMENT
“Kalau belum siap, jangan dipaksakan agar tidak menjadi bom waktu terjadinya penyebaran COVID-19 bagi para generasi muda kita yang ada di Sulut,” ujarnya kembali.
muid djalal