Pernikahan di Bawah Umur Menjadi Penyebab Utama Stunting di Kabupaten Sitaro

Ilustrasi stunting.

SITARO - Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini anak, ikut menjadi penyebab atau salah satu faktor yang mengakibatkan masih adanya kasus stunting di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bepelitbangda) Sitaro, Ronald Pakasi, mengatakan jika pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini anak, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan ibu dan anak.

Ronald menjelaskan, anak perempuan yang menikah di usia muda sering kali belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinan.

"Hal ini meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, yang merupakan faktor-faktor utama penyebab stunting. Anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah di bawah umur cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap asupan gizi yang memadai selama masa kehamilan dan pertumbuhan awal mereka," ujar Ronald, Rabu (5/6).

Selain itu, pengetahuan gizi yang minim pada ibu muda juga berkontribusi terhadap pola makan yang tidak sehat bagi anak-anak mereka. Menurutnya, pernikahan anak tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi.

Anak perempuan yang menikah muda, juga sering kali putus sekolah, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pekerjaan yang stabil.

"Ini yang kemudian mendorong ketergantungan ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka," ujarnya.

Lanjut dijelaskan, Pemkab Sitaro kini telah mengambil berbagai langkah untuk menurunkan angka stunting. Seperti membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui program Gesit Eva'S yang saat ini terus digalakkan.

Meski ia menyatakan, kerja sama antar perangkat daerah menjadi kata kunci dalam upaya menekan stunting di Kabupaten Sitaro. Menurutnya, dalam penanganan stunting itu sendiri tidak hanya menjadi domain perangkat daerah tertentu.

"Namun itu (penanganan), butuh kerja sama semua OPD yang ada. Kan, hal itu untuk membangun ekosistem penanganan yang lebih efektif. Dan dalam program saat ini, target Pemerintah Daerah tidak lagi bicara pada penanganan, namun lebih pada upaya preventif," ujarnya kembali.

franky salindeho