Munaslub Akan Berimbas Ke Daerah, Ungkap Golkar Kaltim

Munaslub? Golkar Kaltim Cermati Dinamika

Sebagaimana ramai diketahui, gelombang berita tentang Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) DPP Golkar setelah penahanan sang ketua, Setya Novanto, datang silih berganti. Munaslub dianggap sebagai salah satu manuver untuk menyelamatkan partai. Tanpa terkecuali, Golkar Kaltim pun ikut angkat bicara terkait konstelasi politik dan dinamika yang berlangsung di internal Partai Golkar ini.

Abdul Kadir, Sekjen DPD I Golkar Kaltim memberikan keterangan bahwa munaslub partai pada dasarnya adalah hal yang natural dalam konstitusi Partai Golkar. Sejatinya, setiap partai memiliki caranya sendiri untuk mengantisipasi setiap dinamika yang berkembang dalam tubuh partai tersebut agar roda organisasi partai dapat berjalan dengan baik.

Abdul Kadir lalu mencontohkan bahwa situasi ketika ketua umum terbaring sakit, berhalangan hadir, bahkan menyandang status tersangka pun telah diatur dalam konstitusi partai. Yakni, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan organisasi (PO). Semua tahapan tersebut sudah diatur dalam AD/ART dan PO Partai Golkar.

Pintu munaslub masih terbuka, namun sebelum munaslub dilaksanakan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Contohnya, seperti kegiatan rapat pleno yang terlaksana pada Selasa (21/11/2017). Rapat pleno tersebut membahas jadwal rapat pimpinan nasional (rapimnas). Nah, baru nanti dalam rapimnas, hal terkait munaslub tersebut dibahas pelaksanaan munaslub.

Abdul Kadir melanjutkan, bahwa semua pintu menuju munaslub adalah rapimnas, di sana pengurus DPD I Golkar dari seluruh Indonesia memutuskan munaslub dilaksanakan atau tidak. Oleh sebab itu, saat ini Golkar Kaltim masih menimbang untung-rugi terlaksananya munaslub.

Perihal munaslub, DPD I Golkar Kaltim saat ini belum membicarakannya dengan pengurus kabupaten/kota. Dengan kata lain, suara Golkar Kaltim belum bulat untuk melaksanakan munaslub. Namun demikian, Abdul Kadir menegaskan dengan kondisi saat ini, Golkar Kaltim masih mengusung Rita Widyasari sebagai calon gubernur Kaltim dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

Hatta Zainal dalam kesempatan terpisah memberikan penjelasannya terkait dinamika internal partainya ini. Sosok yang menjabat Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Kaltim ini mengungkapkan bahwa Golkar Kaltim pun turut terpapar efek dari dinamika tersebut. Yang paling utama dan jelas adalah harus menentukan kepada siapa sosok ketua umum akan dilabuhkan.

Namun, di sisi lain, walaupun munaslub adalah salah satu cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh partai, tapi ada juga keterbatasannya. Keterbatasannya adalah terkait waktu, terlebih waktu yang sudah sangat krusial terkait Pilkada, dan pendaftaran calon yang akan dilakukan pada awal tahun 2018. Dalam hal ini, terkait nasib bakal calon yang akan digusung Golkar Kaltim untuk bertarung di ajang pemilihan gubernur Kaltim 2018.

Pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018. Nah dengan waktu yang sempit seperti sekarang, Partai Golkar harus melakukan penyelesaian secepat mungkin. Hal tersebut diungkap oleh Hatta Zainal pada Selasa (21/11). Terlebih dengan target yang sudah dicanangkan Partai Golkar. Partai ini memiliki target menang di setiap penyelenggaraan pemilu selama 2018 dan 2019.

Hatta Zainal berharap agar Rita Widyasari tetap menjabat ketua Golkar Kaltim. Tentu saja dengan menunjuk seorang delegasi. Kerugian dari dilaksanakan munaslub di pusat, menurut Hatta Zainal adalah ada kemungkinan mesti dilaksanakannya musyawarah daerah luar biasa (musdalub) yang mengakibatkan bongkar-pasang pengurus di daerah.

Padahal, menurut Hatta Zainal, para pengurus struktur tengah Golkar Kaltim sudah solid sejak penobatan Rita sebagai bakal calon gubernur yang diusung Partai Golkar. Dengan waktu yang sempit, Hatta Zainal tidak optimis dapat membangun tim yang kuat seperti sekarang. Karena itu, alangkah baiknya jika yang diganti hanya di tingkat ketua umum, sementara di struktur tengah tidak perlu. Mengingat kondisi sekarang..

Dalam rapat pleno yang dilakukan pada Selasa (21/11/2017) di kantor DPP Golkar yang bertempat di Kemanggisan, Jakarta Barat, tampaknya jadi atau tidaknya munaslub baru akan dilaksanakan setelah Setnov menjalani praperadilan. Hal tersebut disampaikan Korwil Kalimantan DPP Golkar Andi Sofyan Hasdam. Dihubungi melalui ponsel pribadinya kemarin, Andi Sofyan Hasdam mengatakan, rapat pleno yang dipimpin Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid itu belum ada keputusan munaslub.

Usulan yang justru terdengar di kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, adalah jika Setnov menang di praperadilan, maka wacana munaslub menjadi tidak relevan. Namun, jika kalah di praperadilan, maka rencana munaslub akan menemukan momentumnya. Sekarang, munaslub baru bisa dilaksanakan bergantung pada suara DPD I Golkar se-Indonesia.

Pada rapat pleno, pembicaraannya adalah mengenai pelaksana tugas (Plt) ketua umum DPP Golkar. Nah, ada surat keputusan dari Setnov yang menunjuk Sekjen DPP Golkar Idrus Marham sebagai Plt. Walaupun demikian, menurut Andi Sofyan Hasdam, sebagian berpendapat bahwa ketimbang menunjuk Plt, lebih baik berjalan sesuai organisasi saja, dalam hal ini ketua harian. Perihal soal nasib DPD I Golkar Kaltim, Wali Kota Bontang dua periode itu mengatakan, pembahasan Plt selesai, baru akan membahas soal daerah. [ Satumandau ]