Ramai-ramai Bantah La Nyalla soal Mahar Politik ke Prabowo

13 Januari 2018 8:41 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
La Nyalla Mattalitti (Foto: ANTARA)
zoom-in-whitePerbesar
La Nyalla Mattalitti (Foto: ANTARA)
ADVERTISEMENT
La Nyalla Mattalitti membuat kontroversi. Menuju kontestasi Pilkada 2018, pria yang batal diusung Gerindra jadi bakal calon gubernur Jatim ini, menyinggung soal mahar atau uang perahu partai.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Dia menuding, Gerindra memintanya untuk memberikan mahar sebesar Rp 40 miliar agar bisa diusung sebagai calon gubernur. Ungkapan ini menyusul kekecewaannya yang gagal diusung, lantaran Ketum Gerindra Prabowo Subianto melabuhkan pilihan kepada Saifullah Yusuf (Gus Ipul)- Puti Guntur Soekarno di detik-detik terakhir.
ADVERTISEMENT
"Tanggal sembilan yang ditanyakan kepada saya saat itu uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom (diberi rekomendasi)," ucap La Nyalla yang sengaja mengundang wartawan untuk mengungkap hal ini, di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
Praktik permintaan mahar atau uang perahu biasa terdengar di tahun-tahun pencalonan kepala daerah maupun calon anggota legislatif. Jika mereka ingin dicalonkan partai tertentu, maka bakal calon kandidat harus menyerahkan sejumlah uang ke partai tersebut.
La Nyalla menyebutkan, dana untuk membiayai saksi di Pilgub Jatim tidak sedikit --68 ribu TPS se-Jawa Timur--. Dengan rincian, setiap TPS, terdapat dua saksi yang masing-masing diberi honor Rp 200 ribu. Maka, jika dikalikan dengan 68 ribu TPS, menjadi Rp 28 miliar.
Arief Poyuono. (Foto: Facebook Arief Poyuono)
zoom-in-whitePerbesar
Arief Poyuono. (Foto: Facebook Arief Poyuono)
"Tapi yang diminta Rp 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember, enggak sanggup saya. Kalau ini namanya saya beli rekomendasi, enggak mau saya. Saya kembalikan saja," kata mantan ketua umum PSSI itu.
ADVERTISEMENT
Pernyataan mahar La Nyalla ini sudah dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Dia mengatakan, dana saksi La Nyalla yang disebutnya sebagai mahar, masih sangat kurang untuk berlaga di Pilgub Jawa Timur.
"Dana Rp 40 miliar yang dibilang La Nyalla untuk bayar saksi di TPS sangat kurang. Jadi enggak benar itu kami memalak La Nyalla untuk diusung Gerindra di Pilgub Jatim," ucap Arief Poyuono kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (12/1).
Dana yang dibeberkan La Nyalla itu, kata Arief, baru sebatas untuk dana saksi di TPS. Padahal saksi dibutuhkan juga untuk rekapitulasi di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kabupaten kota.
"Bukan mahar, tapi sesuai statement La Nyalla bahwa dia diminta menyediakan Rp 40 miliar itu untuk dana saksi di TPS. Dan itu pun masih kurang, karena jumlah TPS di Pilgub Jatim itu mencapai 69.000 TPS," ujar Arief.
ADVERTISEMENT
Dan tentu, pernyataan La Nyalla, menuai banyak reaksi. Empat kepala daerah dan kandidat yang diusung Gerindra di Pilkada, terang-terangan membantah keberadaan mahar itu, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Di Pilgub DKI 2017, Gerindra menjadi salah satu partai --bersama PKS yang mengusung Anies.
Anies Baswedan di Masjid Istiqlal (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Anies Baswedan di Masjid Istiqlal (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)
"Enggak ada (mahar). Duit dari mana saya?" ujar Gubernur DKI Anies Baswedan di Gedung PKK Melati Jaya, Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).
Hal senada juga disampaikan Wagub DKI Sandiaga Uno. Kendati pernah mengeluarkan uang Rp 100 miliar, namun Sandi menjamin, seluruh uang itu tak dijadikan mahar politik.
Sandiaga Uno di ulang tahun PTSP ke 3 (Foto: Moh. Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sandiaga Uno di ulang tahun PTSP ke 3 (Foto: Moh. Fajri/kumparan)
"Enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional. Itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Waktu saya dan Mas Anies juga sama," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (12/1).
ADVERTISEMENT
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pun ikut berkomentar. Di tahun 2013, Ridwan memang diusung Gerindra maju dalam Pilkada. Akan tetapi, dia membantah adanya janji uang perahu dengan Gerindra.
Ridwan Kamil di DPP Partai Nasdem (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ridwan Kamil di DPP Partai Nasdem (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)
"Twit admin @gerindra ini benar. saya bersaksi. waktu Pilwalkot Bandung, Pak Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar sepeserpun untuk tiket pilkada. Hatur Nuhun. Di pilgub Jabar ini kami berpisah, karena syarat menjadi kader yang tidak mampu saya penuhi," tulis @ridwankamil dalam akun Twitternya, Kamis (11/1).
Wagub Jabar Deddy Mizwar yang gagal diusung Gerindra di Pilgub Jabar 2018 turut membantah. Meski Gerindra lebih memilih Sudrajat-Akhmad Saikhu untuk diusung di Jabar, namun Deddy memastikan tidak pernah diberikan syarat mahar.
Deddy Mizwar dalam acara Partai Demokrat (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Deddy Mizwar dalam acara Partai Demokrat (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)
"Enggak ada (mahar). Mulailah dengan yang baik," ujar Deddy saat ditemui usai upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Gasibu Kota Bandung, dilansir Antara, Kamis (17/8).
ADVERTISEMENT
Tudingan La Nyalla, untuk kedua kalinya, dibantah Gerindra. Namun, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan, partainya tidak akan mempolisikan La Nyalla atas tudingan tersebut. Dia malah berharap tuduhan La Nyalla tidak dibesar-besarkan.
Ahmad Riza Patria (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ahmad Riza Patria (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
“Terkait langkah hukum, kita lakukan silaturahmi, mediasi, melakukan cara-cara untuk menyelesaikan masalah secara mufakat. Saya yakin masalah partai dengan kader bisa diselesaikan mufakat,” kata Riza Patria saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).
Riza menyebut, partainya telah berusaha untuk bisa mengusung La Nyalla sebagai cagub di Jatim. Namun, lantaran Gerindra tak bisa mengusung pasangan calon sendiri, maka perlu adanya koalisi.
“Partai Gerindra sebenarnya sudah memberikan kesempatan kepada La Nyalla. Namun demikian harus dipahami Gerindra tidak bisa mengusung sendiri,” ujarnya.
ADVERTISEMENT