Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Temui Sandi Minta Revisi UMP DKI

Massa demo buruh Salat Jumat. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Hari ini, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menemui Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno. Dari pertemuan yang digelar pukul 14.00 WIB tersebut, mereka mengusulkan agar pemprov DKI segera merevisi Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta memang telah menetapkan UMP DKI Jakarta pada 2018 sebesar Rp 3.648.035/bulan. Angka ini sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha dan pemerintah. Namun, keputusan itu masih jauh dari harapan pihak serikat pekerja atau buruh sebelumnya, yang meminta UMP sebesar Rp 3,9 juta/bulan (Rp 3.917.398).

“Pertemuan memang dari serikat pekerja itu ada semacam usulan revisi. Namun demikian Pak Wagub tentunya akan mempertimbangkan,” kata Ketua DPD SPSI, Yulianto, di Balai Kota, Rabu (29/11).

Gubernur DKI Anies Baswedan, sebelumnya mengungkapkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015. Akan tetapi, Yulianto masih berharap Pemprov dapat segera mengabulkan permohonannya. “Soal restu, dari gesture kita percayalah sama gubernur dan wakil gubernur,” lanjut Yulianto.

Dia mengaku pihaknya akan tetap mengawal UMP DKI selepas pertemuan hari ini. Yulianto masih memberi kesempatan Pemprov untuk merevisi anggaran sebelum tahun 2018 tiba. “Negosiasi peluangnya dibuka oleh beliau, dan kita akan lanjutkan komunikasi lebih intensif,” ujarnya.

Sebelumnya, Sandi sudah berjanji ke Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, bahwa pihaknya tidak akan mengingkari komitmen untuk menyejahterakan para buruh dan kaum pekerja. Angka yang sudah disampaikan, kata Sandi, adalah kenaikan upah yang signifikan.

"Dari pernghasilan mereka dan penurunan dari biaya hidup teman-teman dan kalau dihitung adalah sebagai bukti bahwa Anies-Sandi berpihak ke kaum lemah, yang termarjinalkan. Ini yang ingin kami sampaikan bahwa proses beberapa hari ke depan terjalin hubungan industrial yang baik antara dunia usaha dan pekerja, di mana pemerintah jadi fasilitator," tutur Sandi di Balai Kota, Kamis (2/11)