Data Kemiskinan dan Kemiskinan Data

Ilustrasi kemiskinan Foto: Reuters/Marco Bello

Soal data kemiskinan masih menyisakan asumsi yang berbeda. Setiap instansi pemerintah melakukan pendataan, baik pusat sampai daerah, misalnya data kemiskinan, tak terkecuali BPS. Hal itu menurut saya hanya memunculkan pemborosan/inefisiensi anggaran. Karena kegiatan pendataan dari setiap instansi itu juga membutuhkan biaya tidak sedikit.

Pemerintah sudah memberi kewenangan pendataan hanya ditangani satu pintu, yakni BPS, dan secara resmi BPS diberikan kepercayaan untuk mengelola soal pendataan itu. Selama ini jika kita akan mencari data kemiskinan, malah menjadi bingung sendiri. Karena BKKBN memiliki data, Kemensos dengan DTKS juga berpunya, Kemendesa PDTT dengan spesifikasinya juga mempunyai data tersebut, Kemenkes pun tak mau ketinggalan, belum lagi data di daerah, bahkan NGO's, dll. BPS yang menjadi “nenek moyang” pendataan pasti punya.

Pendataan kemiskinan selalu dinamis, karena orang miskin juga acap berubah; dahulu miskin sekarang tidak lagi, misalnya karena mendapatkan lapangan kerja, atau yang dulu tidak terangkum dalam kamar kemiskinan, karena terkena PHK, ia menjadi miskin, dan sebagainya. Nyaris tiap tahun angka-angka statistik itu berubah dan hampir pula setiap peluncuran program pembangunan dari pemerintah memerlukan data baru, seperti program BLT, bantuan sembako, bantuan subsidi gaji di bawah Rp 5 juta, maupun bantuan COVID-19 lainnya.

Berbagai instansi, bahkan desa beramai-ramai membikin kegiatan pendataan, misalnya program bantuan terdampak COVID-19. Kadang data sudah siap, namun waktu peluncuran bantuan tanpa terlebih dahulu dilakukan survei atau cross check, sehingga acap bantuan itu tak sampai di tangan yang berhak alias salah sasaran.

Tentu beda data tak masalah, tinggal bagaimana kita menyinkronkannya. Barangkali data BPS pun menerapkan metodologi yang berbeda dengan instansi lain dalam pendataan penduduk miskin tersebut dengan indikator-indikator yang spesifik pula. Namun di lapangan, tak sedikit kita temukan atas dasar ngobrol dengan petinggi desa/Lurah di Balai desa/kelurahan dan sesekali memelototi data atau arsip yang seadanya.

Hal ini kerap memantik kesalahan data dan berakhir munculnya konflik kemudian manakala bantuan stimulan dari pemerintah mengalir. Tak jarang pula pledoi BPS maupun instusi lain lebih memegang tupoksi masing-masing yang lebih berlatar ego.

Padahal validitas data penduduk miskin hanya akan terwujud ketika pendataan orang miskin ini dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya RT/RW sehingga mereka benar-benar mengetahui hal ihwal kemiskinan orang perorang di wilayahnya. Juga ada saja pendataan yang hanya dititipkan pada anak-anak sekolah atau orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang tersebut.

BPS sudah bekerja keras menjadi institusi yang secara profesional sebagai provider dan menerbitkan data, termasuk ringkasan data yang akurat dan terpercaya. Ketika data lapangan dan data olahan BPS memang terjadi perbedaan, di sini barangkali ada harmonisasi.

Kita tak perlu gusar dengan kesalahan pendataan semacam itu. Soal data itu produk siapa, tak masalah. Sekarang bukan waktunya mencari siapa salah dalam hal ini, namun bagaimana memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan yang terus berderet, mendorong pemerintah membuat sejumlah kebijakan yang meliputi penyediaan kebutuhan dasar, memberdayakan usaha kecil dan menengah serta menerapkan proyek yang khusus dirancang untuk menciptakan lapangan kerja.

Pengungsi

Dalam kaitannya dengan dana desa berikut pendampingannya, dalam regulasi Kemendesa PDTT dinyatakan dana desa bisa digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19, namun tak semua anggaran diperuntukkan itu. Konsentrasi kegiatan pemberdayaan menjadi utama, baru kegiatan lain seperti infrastruktur, dll. Di sini dana desa berperan strategis dalam menghalau pandemi, sekurangnya dalam kegiatan proyek padat karya tunai desa (PKTD) maupun pelatihan usaha ekonomi produktif, termasuk bisa saja digunakan untuk memberdayakan warga pengungsi bencana alam, seperti pelatihan pembuatan keranjang atau besek di tenda pengungsi. Karena pada situasi tersebut, tak sedikit waktu luang yang tersedia, sekurangnya bagi para perempuan dan ibu-ibu, maupun mendorong kegiatan lain yang mendukung membalik kemurungan desa, dll.

Untuk kepentingan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bergiat melakukan persiapan-persiapan agar programnya berjalan mulus. Namun pada pelaksanaan pendataan maupun peluncuran bantuan kepada warga miskin, masih ada daerah yang menempelkan kartu KK miskin di paras depan rumah warga yang memperoleh bantuan (miskin).

Entahlah apa yang terpikir oleh pemda atau pemdes setempat dengan cara tersebut. Sekadar LPJ atau memudahkan pembagian bantuan atau ada preasure bagi KKM miskin agar secara psikologis segera bangkit mandiri dan terbebas dari kartu sakti itu.

Kan sangat berutung manakala kartu tersebut terintegrasi dengan kartu admisnistrasi kependudukan lainnya, misal untuk sekolah, berobat, kuliah atau mencari dana atau menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, akan memudahkan institusi atau pemerintah memberikan intervensi tindaklanjut untuk menghapus kemurungan warga dan desa. Misalnya kartu miskin tersebut, segera ditundaklanjuti dengan bantuan pelatihan usaha, pelatiahn teknologi, pelatihan pengemasan, pelatihan pemasaran, dll.

Dan, mestinya kartu atau ID card miskin tersebut berlaku secara nasional (satu kartu untuik semua). Jadi di manapaun warga miskin tak direpotkan lagi dengan mengurus kartu misin baru (lagi). Hal itu akan mengkonkret jika ada komitmen dan goodwill dari Pemerintah. Inilah bentuk pemihakan, proteksi dan penyelematan sekaligus memberdayakan masyarakat miskin yang selalu butuh update.

Dengan demikian, jangan sampai tajuk tulisan di atas berulang dan menjadi pekerjaan regular tahunan.