Opini & Cerita15 September 2020 13:43

Soal Politik Dinasti Jangan Gebyah Uyah

Konten kiriman user
Soal Politik Dinasti Jangan Gebyah Uyah (642571)
Ilustrasi Politik Foto: Pixabay
Kala anak dan menantu Pak Jokowi ikut berkompetisi dalam pilkada 2020, netizen ramai, warga berkomentar, rakyat bersuara. Gapapa, lha wong itu semua kan sudah menjadi bagian dan hak demokrasi. Saat keluarga Ratu Atut (pernah menjadi Gubernur Banten) dan keluarganya mendominasi sebagai pimpinan daerah di wilayahnya, maka lagi-lagi netizen berteriak, bernyanyi seolah tanpa henti.
ADVERTISEMENT
Kini ketika anak-anak, keluarga, kerabat pejabat, politisi dan elite lainnya berjuang berebut kursi pilkada, rupanya tak ada habisnya orang-orang membulinya dengan bahasa-bahasa KKN, dll. Mengapa kondisi dan perilaku demikian terus bahkan selalu dirawat? Masyarakat masih gampang menjustifikasi seseorang dari trackrecord Bapaknya, Ibunya maupun anggota keluarganya yang lain.
Mengapa kita hanya main serampangan saja, gebyah uyah atau stereotip belaka, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Mengapa nurani dan mata hati kita tak pernah mau melihat seinci pun kebaikan maupun prestasi dari salah satu keluarga yang bakal menjadi partisan di pilkada. Model hantam kromo masih menyisa dan meleleh di latar pilkada yang sedikit bengap-bengap akibat corona yang tak juga kunjung sirna. Selama ini narasi miring dan konstruksi negatif acap dialamatkan pada kandidat yang masih punya garis keturunan pejabat
ADVERTISEMENT
Politik dinasti dipandang sebelah mata, subordinat dan kerap kita hanya melihat apriori atas apa pun yang telah, sedang dan akan diperbuatnya. Masih ada tudingan politik dinasti hanya akan mengurangi proses demokrasi. Kadang kita menjadi manusia aneh. Misal sudah tahu politik dinasti kontra produktif, meski dihela orang-orang terpelajar, berpengaruh dan mapan, masih saja menjelma.
Mengapa juga tak pernah bisa meninggalkannya atau hanya sekadar mengibarkan bendera opini dan komentar di pelataran media, sehingga berasa dinamik dan seolah terjadi penolakan atas praktik politik dinasti.
Menengok ke kamar sebelah, ada sistem keraton dengan takhta kerajaan yang tak pernah lepas dari silisilahnya, di aras lain kita menyambangi ruang parpol kita, juga tak sedikit yang duduk di kursi-kursi strategis kepartaian bahkan merangkap jabatan lain di luar parpol.
ADVERTISEMENT
Kemudian di meja-meja cafe, acap kerja sama bisnis dll, diselesaikan dengan praktik kedinastian yang melibatkan keluarga. Atau sekurangnya mengajak anak ikut di dalamnya, hanya demi satu alasan, yakni anak belajar meniru gaya sukses bisnis keluarganya.
Mungkin tak jauh beda juga dengan politik dinasti di pemerintahan, atau setidaknya berjuang habis-habisan agar sukses itu tak berpindah tangan atau migrasi ke orang lain.
Punya potensi dan prestasi atau tidak, masyarakat telanjur menstigma kalau kandidat atau pejabat ada aliran darah, saudara, keluarga dan hubungan dekat lainnya selalu dilabeli sebagai politik dinasti.
Mengapa kita bisa melihat secara jernih atau fair manakala kuota perwakilan perempuan 30% di kursi dewan terhormat dan nyaris tak pernah diributkan. Sebenarnya secara substansi sama saja politik dinasti dan kuota representasi perempuan di atas. Praktiknya, saling berjuang beroleh suara minimalis, selain itu tentu para kandidat memang secara keparpolan dianggap jago segalanya, meski bukan segala-galanya.
ADVERTISEMENT
Kemampuan finansial, akademik, sosial, jejaring, IT, dll dinilai cukup bahkan melampaui harapan atas cadangan dana yang diperhitungkan. Di samping itu, takaran-takaran softskill pun selalu dipertaruhkan dalam perburuan kursi, meski acap dibayangi politik dinasti.
Toleransi dan gotong-royong menjadi kunci utama keberlangsungan pilkada.
Subur atau kurusnya politik dinasti di negeri ini, yang pasti ia akan tetap ada dan hidup di zamannya. Karena memang secara patrilineal maupun matrilineal, ayah ibu kita, orang tua kita, kakek-nenek kita dan keluarga kita apalagi orang-orang terdekat kita secara tak langsung mengedukasi atas keabadian politik dinasti.
Mengapa kita selalu dihantui pikiran buruk dan seolah tak percaya pada anak keturunan kita yang barangkali bercita-cita sama atau ingin melanjutkan pergerakan daya juang pendahulunya untuk mendarmabaktikan bagi pertiwi. Kenapa kita atau kelompok kita hanya merasa paling benar, paling berjasa tanpa pernah mau melihat sumberdaya dari kaukus lainnya.
Soal Politik Dinasti Jangan Gebyah Uyah (642572)
Ilustrasi partai politik. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Mencegah Malpraktik

Dalam konteks politik dinasti ini acap media dan orang-orang yang berpendidikan baik acap tergiur, terjebak dan termakan dengan prinsip maupun nilai yang digenggamnya selama ini.
ADVERTISEMENT
Seperti andhap asor, saling menghormati, menghargai, dan becik ketitik olo ketoro, wong nadur ngunduh, dll, seolah runtuh hanya lebih karena kita tak punya daya tangkal jitu yang mampu membalikkan otak keruh tanpa syak wasangka.
Belum juga para kandidat berlaga di pilkada atau bagi para jawara di pilkada nanti, meski dituding politik dinasti tak perlu berkecil hati. Satu petarangan satu indung telur pun, pasti ada yang baik dan juga muncul yang kurang baik.
Maka kemudian, ada baiknya praktik politik dinasti kita kembalikan ke rakyat. Tak fair rasanya kita membonsai cita-cita seseorang dengan mengembuskan isu politik dinasti. Bisa saja kandidat dari trah dinasti layak dicalonkan dan dipilih begitu pula kesempatan dan peluang yang sama bagi trah non dinasti.
ADVERTISEMENT
Mari kita berikan hak dan kesempatan kandidat pilkada terpilih untuk membuktikan kinerjanya, dengan atau tanpa label politik dinasti. Jika pun ada kajian atau riset soal politik dinasti Vs non dinasti, apakah ada jaminan non dinasti lebih baik ketimbang dinasti atau sebaliknya. Kalau dinasti baik, mengapa tidak untuk dinasti berikutnya. Jika non dinasti lebih baik, mengapa kita masih ragu dengan ke-non dinastian (juga).
Nampaknya semua mesti berpikir jernih dan gotong-royong mencegah penyimpangan atau kesalahan praktik proses-proses pembangunan di bawah komando kelompok dinasti maupun non dinasti. Korupsi, gratifikasi, dan pungli sebagai musuh rakyat sekurangnya bisa ditekan bahkan zero. Mari kita sukseskan pilkada dengan penuh kegembiraan, bukan saling curiga, apriori atau melemahkan. Toleransi dan gotong-royong menjadi kunci utama keberlangsungan pilkada.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Tim Editor
drop-down
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white