Bayang-bayang Warisan Kekuasaan di Dalam Negara Demokrasi

Foto: pexels

Konsep politik dinasti merujuk pada praktik kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Anggota keluarga yang berkuasa seolah "mewariskan" jabatannya kepada kerabat dekat, membangun kesan bahwa kekuasaan adalah hak eksklusif keluarga tersebut.

Di Indonesia, politik dinasti bukanlah fenomena baru. Beberapa keluarga telah mendominasi ranah politik di tingkat lokal maupun nasional, menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dampak Negatif Politik Dinasti

Menghalangi regenerasi kepemimpinan: Politik dinasti menghalangi potensi pemimpin baru dari luar keluarga berkuasa. Kompetensi dan pengalaman dikesampingkan demi menjaga "tradisi" kekuasaan di tangan keluarga.

Menurunnya kepercayaan publik: Praktik ini dapat menimbulkan persepsi kolusi, nepotisme, dan kurangnya akuntabilitas. Masyarakat menjadi sinis terhadap proses demokrasi yang seharusnya adil dan terbuka.

Melemahnya demokrasi: Politik dinasti dapat memperlemah prinsip demokrasi yang menegaskan kedaulatan rakyat. Rakyat seolah dipaksa menerima calon pemimpin dari keluarga tertentu, tanpa memiliki banyak pilihan.

Argumen Pendukung Politik Dinasti

Warisan kepemimpinan: Para pendukung politik dinasti berargumen bahwa anak atau kerabat dekat dari pejabat yang berkuasa telah terbiasa dengan dunia politik dan memiliki jejaring yang luas. Hal ini dianggap dapat membuat mereka lebih mudah meneruskan program dan kebijakan pejabat sebelumnya.

Loyalitas dan integritas: Diyakini bahwa anggota keluarga lebih loyal dan memiliki integritas dalam menjalankan kekuasaan. Mereka didasari oleh keinginan untuk menjaga nama baik keluarga dan melanjutkan tradisi kepemimpinan.

Mencari Titik Temu: Kompetensi dan Legitimasi

Perdebatan tentang politik dinasti perlu diarahkan pada pencarian titik temu antara kebutuhan akan regenerasi kepemimpinan yang kompeten dan legitimasi politik.

Pendidikan Politik: Masyarakat perlu dibekali pendidikan politik untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin. Bukan hanya melihat latar belakang keluarga, tetapi juga menilai kompetensi, rekam jejak, dan program kerja calon pemimpin.

Demokrasi Internal Partai: Partai politik perlu menerapkan demokrasi internal yang sehat dalam proses pencalonan anggota. Calon harus melalui fit and proper test yang ketat untuk menilai kompetensi dan integritas mereka.

Dengan adanya pendidikan politik yang baik dan demokrasi internal partai yang sehat, politik dinasti dapat diminimalisir. Rakyat memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar kompeten dan berintegritas, tanpa terpaku pada nama besar keluarga.