Indonesia dan Penerapan Blue Economy di ASEAN

Sumber: https://unsplash.com

Blue economy atau ekonomi biru kini menjadi fokus transformasi menuju kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan maritim. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya kelautan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru adalah salah satu konsep yang dapat digunakan mengingat penerapannya juga menyeimbangkan pengelolaan lingkungan (Prayuda & Sary, 2019). Negara-negara anggota ASEAN pun telah menyepakati komitmen bersama dalam blue economy pada KTT ASEAN 2021 lalu. Komitmen tersebut dibentuk atas kesadaran bahwa laut merupakan salah satu kunci penggerak dalam pertumbuhan ekonomi dan perlu dijaga keberlanjutannya agar pemanfaatan dari sumber daya laut dapat dilakukan secara optimal dan berjangka panjang.

Akhir-akhir ini pula, Indonesia giat menyerukan implementasi blue economy karena besarnya potensi yang ada—seperti yang dilaporkan Bank Dunia pada 2021, di mana kerja sama dalam ekonomi biru ini akan ada 7 juta lapangan kerja yang tersedia dan keuntungan sebesar 27 miliar dolar AS bagi PDB Indonesia (Kemlu RI, 2021). Lalu bagaimana peran Indonesia dalam penerapan ekonomi biru di ASEAN?

Meskipun negara-negara anggota ASEAN secara kolektif telah menyepakati deklarasi atas komitmen terhadap ekonomi biru ini, belum benar-benar ada framework yang juga digunakan secara kolektif oleh negara anggota. Kerangka kerja ekonomi biru ini pun juga tidak ada dalam rangkaian agenda dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia dapat berperan penting dalam menghadirkan agenda tersebut di tingkat ASEAN.

Indonesia dapat menjadi pelopor kerja sama di tingkat ASEAN untuk penerapan ekonomi biru yang lebih terintegrasi karena Indonesia akan memegang keketuaan dalam KTT ASEAN pada tahun 2023 dan kapasitas Indonesia sebagai negara maritim terbesar. Indonesia dapat menentukan agenda dan capaian apa yang harus diraih sebagai penyusun rencana regional dengan memasukkan blue economy sebagai salah satu agenda yang harus dibahas dalam KTT ASEAN tahun depan. Dengan kata lain pula, Indonesia harus siap menjadi formatur kebijakan dan kerangka kerja ekonomi biru agar komitmen negara anggota tidak sebatas pada deklarasi secara kolektif saja, tetapi juga dapat berjalan hingga tahap implementasi. Kerangka kerja dalam implementasi ekonomi biru ini dapat berupa kerja sama baik antarnegara anggota, subregional, maupun ASEAN secara keseluruhan.

Indonesia sendiri telah menjalankan kerja sama dengan Swedia mengingat keduanya sama-sama mengembangkan strategi penerapan ekonomi biru (Bappenas, 2021). Kerja sama lain juga dilakukan oleh Indonesia dengan Kepulauan Seychelles melalui program pengembangan ekonomi biru di Pulau Maratua, Kalimantan Timur (Kompas, 2021). Pemberdayaan dan pemenuhan pemanfaatan potensi sumber daya laut melalui program ini diharapkan menjadi contoh bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dari dua kerja sama tersebut, Indonesia seharusnya juga dapat menjadi aktor kerja sama di dalam ASEAN agar pelaksanaan ekonomi biru dapat lebih terintegrasi. Kerja sama ini juga dapat dilakukan dengan mitrawicara ASEAN dalam menerapkan ekonomi biru kawasan (Kemlu RI, 2021).

Selain memegang keketuaan dalam KTT ASEAN 2023 ini, alasan mengapa Indonesia dapat menjadi pelopor kerangka kerja implementasi ekonomi biru adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan zona ekonomi eksklusif terbesar sehingga kerja sama antarnegara anggota ASEAN sangat diperlukan (Antara, 2021). Dalam konteks ini, Indonesia juga dapat menjadi pelopor dalam menjaga stabilitas keamanan di perairan Asia Tenggara mengingat persoalan keamanan di wilayah laut merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi biru. Dengan demikian, Indonesia dapat memasukkan agenda keamanan dalam ekonomi biru di bawah pilar keamanan Masyarakat ASEAN, yaitu ASEAN Security Community (ASC).

Diperlukan kerangka kerja yang lebih rigid untuk menjaga keamanan dan stabilitas perairan negara-negara ASEAN, utamanya dalam menumpas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing dan perompakan (piracy). IUU fishing sendiri telah membawa kerugian yang cukup signifikan bagi ASEAN mengingat sebagian besar perekonomian negaranya bergantung pada sektor perikanan dan kelautan (Lee & Viswanathan, 2020). Sementara berbagai kerangka kerja dalam menyelesaikan persoalan perompakan di Asia Tenggara dinilai masih mengalami error sehingga dibutuhkan framework yang lebih solutif (Rebecca, 2018).

Keberhasilan implementasi ekonomi biru memang tak terlepas dari peran dan upaya tiap-tiap pemerintah negara. Namun, sebagai kawasan yang memiliki potensi besar, diperlukan kerangka kerja yang jelas dalam implementasi ekonomi biru di ASEAN. Dalam mengisi absennya kerangka kerja tersebut, Indonesia memegang peran penting, yaitu menjadi pelopor dengan memasukkan agenda-agenda terkait blue economy dalam KTT ASEAN 2023. Meskipun Indonesia telah membawa agenda tersebut dalam Presidensi G20 tahun 2022 ini, pembicaraan mengenai ekonomi biru tetap harus ada di tingkat regional ASEAN. Sebagai negara maritim, perlu dipahami pula bahwa Indonesia berbatasan langsung dengan laut teritorial lain sehingga pencapaian ekonomi biru tak semata oleh Indonesia sendiri saja, tetapi juga memerlukan kerja sama secara kolektif.

REFERENSI

Antara. (2021, August 12). Indonesia Supports Blue Economy at ASEAN Navy Chief’s Meeting. Medcom. Retrieved 13 June 2022, from https://www.medcom.id/english/world/GKdJE3Eb-indonesia-supports-blue-economy-development-at-asean-navy-chief-s-meeting

Bappenas. (2021, September 27). Indonesia-Swedia Menandatangani Kerjasama “Blue Economy” sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru. Retrieved 13 June 2022, from https://bappenas.go.id/id/berita/indonesia-swedia-menandatangani-kerjasama-blue-economy-sebagai-sumber-pertumbuhan-ekonomi-baru-2NWDK

Kemlu RI,. (2021, December 2). Peluang dan Tantangan bagi Indonesia dalam Kerja Sama Blue Economy ASEAN-Mitra Wicara. Retrieved 13 June 2022, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/3218/berita/peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia-dalam-kerja-sama-blue-economy-asean-mitra-wicara.

Kompas. (2021, November 9). Kekayaan Bawah Lautnya Melimpah, Pulau Maratua Jadi Percontohan Blue Economy di ASEAN. Retrieved 13 June 2022, from https://www.kompas.tv/article/230393/kekayaan-bawah-lautnya-melimpah-pulau-maratua-jadi-percontohan-blue-economy-di-asean

Lee, W.C. & Viswanathan, K.K. (2020). Framework for Managing Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in ASEAN. Asian Fisheries Society, 33(1), 65-73. DOI:10.33997/j.afs.2020.33.1.008.

Prayuda, R. & Sary, D. V. (2019). Strategi Indonesia dalam Implementasi Konsep Blue Economy terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesian Journal of International Relations, 3(2), 46-64. DOI: https://doi.org/10.32787/ijir.v3i2.90

Rebecca, A. G. (2018). The Errors in Various Legal Frameworks Regulating Piracy Activities in Southeast Asia. Center for Southeast Asian Social Studies Universitas Gadjah Mada. Retrieved 13 June 2022, from https://pssat.ugm.ac.id/the-errors-in-various-legal-frameworks-regulating-piracy-activities-in-southeast-asia/.