Deklarasi Layanan Basis IT, Lapas Menuju Zona Integritas WBBM

Menkumham Yasonna Laoly di Lapas Cibinong. (Foto: Kemenkumham)

Oleh: Yos dan Rika

Foto: Rika

Demi menghilangkan pungutan liar serta proses birokrasi yang berbelit-belit. Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) menggelar Deklarasi Pemberian Hak Remisi, Integrasi Narapidana dan Anak serta Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, Rabu 6 Maret 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong.

Deklarasi dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Ombudsman RI, Ketua Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, para pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pusat dan Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, serta mitra kerja lainnya.

“Saya katakan kita perlu reform dan Pemasyarakatan menanggapinya dengan menjadikan hal ini sebuah momentum untuk melakukan perubahan secara menyeluruh pada jajaran,” ujar Menkumham Yasonna Laoly tegas.

Menkumham menjelaskan, bahwa pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbalut teknologi informasi menjadi jawaban Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif Kemenkumham. Para WBP mendapat layanan haknya tak lagi sulit. Ibarat mengubah hari menjadi menit.

“Transparansi dan akuntabilitas pada pemberian hak remisi dan integrasi bagi narapidana dan anak serta reformasi pelayanan publik Pemasyarakatan,” ujar Yasonna Laoly.

Dalam acara deklarasi tersebut, Menkumham berpesan bahwa Zona Integritas menuju WBBM tidak akan terasa dampak dan manfaatnya jika tidak menggarap secara serius. Khususnya dalam sektor pelayanan publik bagi masyarakat.

Kini semua proses Pemasyarakatan, pelayanan publiknya dapat dipantau penanganannya oleh masyarakat. Bahkan dalam pemberian hak narapidana bagi keluarga masyarakat yang ada di dalam lapas.

“Sebuah stimulan bagi WBP dalam mengikuti pembinaan dan sebagai warning jika mereka akan melakukan pelanggaran. Sehingga memberikan kepastian terhadap masyarakat ditengah-tengah kondisi kesimpangsiuran, ketidakjelasan, dan segala sesuatu yang unpredictable terkait penyelenggaraan pemberian hak narapidana,” harap Yasonna.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. (Foto: Kemenkumham)

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menegaskan, deklarasi ini membuktikan keinginan mengubah budaya kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang komitmen dan keseriusan pemerintah. Khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pada pemberian hak remisi dan integrasi bagi narapidana dan anak. Serta reformasi pelayanan publik Pemasyarakatan yang telah mengalami perubahan,” tuturnya.

Sebagai informasi, sebanyak 6 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan berhasil meraih peredikat satuan kerja Wilayah Bebas Korupsi. Di antaranya adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Metro, Lapas Salemba, Lapas Cibinong, Lapas Perempuan Malang dan Rumah Tahanan Negara Cirebon pada 2018. Lalu di Lapas Perempuan Semarang pada 2015.

“Semangat pelayanan di lingkungan Pemasyarakatan semakin bergelora dari waktu ke waktu,” ujar Sri Puguh.

Deklarasi juga dirangkaikan dengan peninjauan sarana pelayanan publik dan peresmian sistem layanan ATM kunjungan dan dinding inspirasi, launching program unggulan Lapas Cibinong menuju WBBM.

L-Cibi Goes To School, Jempola L-Cibi (Jemput Bola Lapas Cibinong), Program D’Best Kunjungan (Doa Bersama Tamu Kunjungan), dan Program Si Prala L’Cibi (Silaturahmi Pramuka Lapas Cibinong) antara Lapas Cibinong dengan Kwarcab Bogor, serta wisuda Sekolah Tinggi Teologia Victory program 1 tahun.