DJKI Kemenkumham-Kantor Paten Eropa Kerja Sama Perkuat Pemeriksa Paten

Media Center Kementerian Hukum dan HAM
Kanal Resmi Pemberitaan Unit Kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikelola oleh tim Media Center Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Konten dari Pengguna
21 November 2019 23:58 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Media Center Kementerian Hukum dan HAM tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris menjalin kerja sama kemitraan strategis dengan Kantor Paten Eropa di Munich, Jerman. (Foto: Kemenkumham)
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris menjalin kerja sama kemitraan strategis dengan Kantor Paten Eropa di Munich, Jerman. (Foto: Kemenkumham)
ADVERTISEMENT
Oleh: Alva dan Yos
Foto: Humas DJKI Kemenkumham
Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil membuat kemitraan strategis dengan Kantor Paten Eropa atau European Patent Office (EPO) di Munich, Jerman, pada Kamis 21 November 2019.
ADVERTISEMENT
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyatakan, bahwa kerja sama ini akan memperkuat kapasitas pemeriksa paten dalam memberikan layanannya kepada para penemu Indonesia.
“Dengan bekerja sama dengan EPO dan kantor paten lainnya, kami dapat memperkuat kapasitas kami untuk mencari dan memeriksa aplikasi serta sistem Teknologi Informasi kami untuk meningkatkan kualitas paten dan layanan kami. Ini sangat penting mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh Industri 4.0 dan 5.0,” ujarnya.
DJKI saat ini menjadi salah satu kantor kekayaan intelektual yang dianggap mulai berkembang di dunia berkat peningkatan pendaftaran paten yang melebihi 175 persen pada 2018.
Dirjen KI Freddy Harris menambahkan, bahwa pemeriksa paten Indonesia saat ini telah dibekali aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat proses diterimanya pendaftaran paten.
ADVERTISEMENT
Berkat komitmen dalam menyelesaikan backlog paten, menurutnya, DJKI berhasil menyelesaikan 7.000 permohonan dari 8.000 permohonan yang backlog. Kini tersisa 1.000 permohonan yang masih dalam tahap pemeriksaan.
“Alhamdulillah dari 8.000 sekarang tinggal 1.000,” pungkasnya.
Indonesia diwakili oleh DJKI Kemenkumham menjalin kerja sama kemitraan strategis dengan Kantor Paten Eropa di Munich, Jerman. (Foto: Kemenkumham)
Lebih lanjut, kerja sama antara kantor EPO dan Indonesia akan berlaku selama lima tahun ke depan. Adapun akan membuat sistem paten Indonesia menjadi lebih efisien dan ramah untuk pengguna.
Program Kemitraan EPO ini dibangun di atas kerja sama teknis EPO, yang bertujuan untuk membangun kemitraan jangka panjang di bidang strategis dan teknis yang menjadi kepentingan bersama.
Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk lebih mengembangkan dan memperkuat sistem paten global dengan memperluas jaringan DJKI Kemenkumham.
ADVERTISEMENT
Alhasil secara sistematis menggunakan produk, alat, dan praktik kerja EPO. Supaya meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kualitas proses pemberian paten.
Sementara itu, President EPO António Campinos memandang kerja sama ini juga memberikan peningkatan kondisi bagi perusahaan dan penemu yang mengajukan paten secara internasional.
Kemudian mendorong inovasi lokal dengan mendukung DJKI Kemenkumham dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada pendaftar paten lokal.
“Kami berharap kerjasama ini akan menghasilkan manfaat nyata bagi pendaftar (paten) lokal dan internasional dalam hal peningkatan ketepatan waktu, prediktabilitas, dan kualitas dalam proses pemeriksaan paten, dan selanjutnya akan meningkatkan akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia,” ujar António Campinos mengenai kerja sama ini.
Tak ayal, kerja sama ini sangat penting dalam proses pelindungan paten yang berisi inovasi dan teknologi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah saat ini tengah menempatkan inovasi dan teknologi sebagai prioritas utama. Hal tersebut demi membangun perekonomi nasional dan meningkatkan investasi di Indonesia.