Kemenkumham Kalimantan Dominasi Penghargaan Laporan Keuangan Terbaik

Piagam penghargaan Kemenkumham Kalimantan Selatan (Foto: Kemenkumham)

Oleh: Dana Foto: Dana

Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah mendominasi peringkat 1-8 sebagai UPT Pemasyarakatan meraih penghargaan terbaik.

Yaitu dalam menyampaikan dan menyajikan data laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran (TA) 2017, dalam kategori dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) besar lebih dari 30 Satker maupun kecil kurang dari 30 Satker.

Salah satunya oleh Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, yang meraih penghargaan terbaik II dalam menyampaikan dan menyajikan data laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 kategori dengan jumlah satuan kerja kecil (kurang dari 30 Satker) digelar di Hotel Harris Bekasi, Rabu 8 Februari 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto langsung memberikan penghargaan kepada Pelaksana tugas Kepala Biro Keuangan Tarsono, yang diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Eko Herdianto, saat mengikuti Rekonsiliasi Laporan Data Keuangan Semester II TA.2017 di lingkungan Kemenkumham.

"Keberhasilan ini merupakan kerja keras teman-teman operator dan tentunya dukungan penuh para Pimpinan di Kantor Wilayah," ungkap Eko Herdianto, yang merupakan inisiator dari aplikasi online e-PSP yang berguna untuk penetapan status penggunaan barang milik Negara yang sempat menjadi perhatian Kementerian Keuangan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Imam Suyudi mengapresiasi, atas keberhasilan yang diperoleh oleh jajaran wilyaah kerjanya. Imam turut mengucapkan selamat kepada seluruh satker pengelola keuangan. Dan semoga menjadi awal peraihan prestasi di wilayah kerja Kemenkumham Kalimantan Selatan untuk mendapatkan prestasi lainnya.

Imam melanjutkan, bahwa akan terus memotivasi anggota di jajarannya untuk menyelesaikan seluruh laporan-laporan, instruksi, target kinerja, dan pelaksanaan tugas rutin dengan secepatnya. Bahkan untuk menjalankan sesegera mungkin, tanpa menunda-nunda pekerjaan.

“Saat ini yang paling dekat harus segera diselesaikan adalah LHKASN agar kiranya para Ka Satker segera memerintahkan dan membimbing seluruh pejabatnya, JFU dan JFT untuk membuatnya karena prosentase Kalimantan Selatan saat ini baru 13%. Karena di wilayah lain sudah pada 100%. Demikian juga untuk pengisian quesioner pengawasan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal agar segera dibuat secepatnya setelah diterimanya surat dari Kanwil,” tuturnya.

Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat mengungkapkan, terima kasih kepada jajaran Kemenkumham Kalimantan Selatan yang sudah bekerja dengan baik, sehingga meraih penghargaan terbaik kedua dalam penyampaian data laporan keuangan dan BMN untuk Kanwil dibawah 30 Satker.

Selain itu, para Pimpinan Tinggi Pratama juga memberikan apresiasi seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Unan Pribadi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Anas Saeful Anwar.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan Rakhmat Renaldy menyampaikan, mengawali 2018 ini dengan adanya prestasi dan semoga menjadi penyemangat untuk prestasi-prestasi lainnya di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan.

Adapun daftar peringkat Kemenkumham Kanwil Kalimantan yang meraih penghargaan terbaik dalam menyampaikan dan menyajikan data laporan keuangan Semester II TA 2017 untuk kategori dengan jumlah Satker besar lebih dari 30 di lingkungan kerja Kemenkumham.

Yaitu Kemenkumham Kanwil Kalimantan Barat dengan jumlah 36 Satker meraih 610 poin berada di peringkat pertama. Lalu diraih oleh Kemenkumham Kanwil Kalimantan Timur dengan jumlah 33 Satker meraih 425 poin berada di peringkat keempat.

Sedangkan untuk kategori dengan jumlah Satker kurang dari 30 meraih penghargaan terbaik adalah Kemenkumham Kalimantan Selatan dengan jumlah 29 Satker meraih 550 poin berada di peringkat kedua. Kemudian untuk Kemenkumham Kalimantan Tengah dengan jumlah 29 Satker meraih 455 poin berada di peringkat keempat.