Kemenkumham Raih Opini WTP Pengelolaan Keuangan ke-13 Kali Berturut-turut

Menkum HAM, Yasonna Laoly, mengimbau jajaran Kemenkumham untuk tidak cepat berpuas diri setelah Kemenkumham kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun 2021., di Graha Pengayoman, Jakarta. (Foto: Kemenkumham)

Oleh: Indra dan Ali Foto: Rangga

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna H. Laoly, mengingatkan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk tidak cepat berpuas diri setelah Kemenkumham kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan tahun 2021.

Predikat WTP tersebut menjadi predikat WTP ke 13 kali berturut-turut yang diterima Kemenkumham, atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kemenkumham.

“Kita semua tentunya bersyukur, Kemenkumham kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas capaian kinerja pengelolaan keuangan tahun 2021, dan ini merupakan capaian yang ke-13 kali secara berturut-turut sejak tahun 2009,” ucap Menkum HAM, Yasonna Laoly, mengimbau jajaran Kemenkumham, di Graha Pengayoman, Jakarta, Selasa 19 Juli 2022.

Menteri Yasonna menuturkan juga, bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk kesadaran dan komitmen seluruh jajaran Kemenkumham.

Yakni, selalu berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagaimana kita ketahui bersama, kata Yasonna, bahwa pada tahun 2021 kita masih dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19. Dengan keterbatasan jarak dan keterbatasan pertemuan tatap muka langsung, Yasonna Laoly menegaskan bahwa Kemenkumham tetap berkomitmen dan berupaya agar pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mendorong Kemenkumham untuk terus meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel, serta terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan yang berkelanjutan,” ungkap Guru Besar Ilmu Kriminologi PTIK tersebut.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel, kata Yasonna, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Barang Milik Negara; melakukan penertiban penatausahaan Barang Milik Negara; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan/pengelolaan anggaran secara intensif dan berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melakukan pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI; senantiasa berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan selaku pembina dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara; melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara; serta meningkatkan sinergi dan penguatan komitmen kepada seluruh jajaran Kemenkumham dalam mewujudkan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang efektif dan akuntabel.

“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kemenkumham, bahwa keberhasilan atas pencapaian Opini WTP dari BPK RI, hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Namun, menjadi pendorong semangat untuk kita berkinerja lebih baik, sehingga dapat mempertahankan capaian Opini WTP di masa yang akan datang,” ujar Yasonna.

Anggota I BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana bersama Menkum HAM, Yasonna Laoly, saat menyerahkan opini atas laporan keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2021 kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. (Foto: Kemenkumham)

Anggota I BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengapresiasi kerja keras Menkumham Yasonna Laoly beserta jajaran yang menunjukkan komitmen serius terhadap penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan kredibel.

Dia menuturkan, dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2021, BPK RI tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami laporan keuangan Kemenkumham posisi tanggal 31 Desember 2021, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,” ungkap Nyoman.

“Dengan demikian opini atas laporan keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2021 kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi,” pungkas Nyoman.