Menkumham dan Menpan-RB Pantau Pelaksanaan Sistem e-wawancara CPNS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, meninjau proses pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS) Kemenkumham 2017 melalui sistem e-wawancara. Sistem e-wawancara akan direplikasikan kepada 61 Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan penerimaan CPNS tahun ini.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly meninjau proses pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Kemenkumham 2017 melalui sistem e-wawancara

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, meninjau proses pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 2017 melalui sistem e-wawancara, di aula lantai 4 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta,  Rabu 18 Oktober 2017.

“Sistem wawancara ini telah berbasis teknologi Informasi dengan standar nilai terukur dan hasil yang diumumkan pada hari yang sama. Itu merupakan langkah kami dalam mewujudkan pelaksanaan seleksi CPNS Kemenkumham yang Akuntabel, Transparan dan bebas KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme),” ujar Menteri Yasonna menjelaskan. 

Menkumham menambahkan, bahwa seleksi CPNS Kemenkumham 2017 sudah memasuki tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui sistem wawancara, untuk formasi dokter dan sarjana. Sekaligus salah satu tahap lanjutan dalam berbagai tes yang harus dilewati oleh para pelamar CPNS. 

Adapun SKB adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas atau jabatan tertentu. Materi wawancara pada seleksi kompetensi bidang ini tidak sama, karena disesuaikan dengan karakteristik jabatan yang dibutuhkan.

“Sistem e-wawancara merupakan inovasi yang terus digelorakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bentuk implementasi untuk e-gov PASTI nyata,” tutur Yasonna.

Lebih lanjut, para penguji dari Pusat dan Daerah yang dipantau Menkumham dan Menpan-RB terlihat sudah piawai dalam menggunakan aplikasi e-wawancara. Sedangkan setiap peserta diberikan waktu selama lima belas menit dalam SKB melalui wawancara ini.

Penguji juga menyampaikan pertanyaan yang disesuaikan dengan karakteristik jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas atau jabatan tertentu di CPNS Kemenkumham 2017.

"Dalam sistem wawancara ini komputer yang memerintahkan pertanyaan kemudian penguji tinggal mem-follow up kepada peserta, setelah nilai dimasukkan oleh penguji ke dalam aplikasi maka tidak bisa dirubah lagi,” ungkap Menkumham.

Menteri Yasonna juga berpesan kepada peserta CPNS tidak berpikir lagi akan ada sistem calo saat mengikuti tes CPNS Kemenkumham. Sebab, menurutnya, sistem  e-wawancara tidak memungkinkan terjadinya aksi percaloan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS Kemenkumham. Dan tiap peserta harus berusaha atas hasil dirinya sendiri.

"Ini prestasi Anda, kemampuan Anda, itu yang menentukan Anda lulus atau tidak. Sangatlah transparan proses penyeleksian penerimaan CPNS saat ini. Karena jamannya sekarang sudah berbeda melalui pemanfaatan teknologi informasi kita buat se-transparan mungkin,” ujar Menkumham tegas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur akan mereplikasikan sistem e-wawancara kepada 61 Kementerian/Lembaga penerimaan CPNS tahun ini.

Menpan-RB Asman Abnur menambahkan, pelaksanaan proses SKB CPNS Kemenkumham 2017 melalui sistem e-wawancara sudah dipastikan tidak mungkin lagi ada permainan atau calo. Sebab proses pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham menggunakan sistem e-wawancara berlangsung  sangat transparan.

Tak ayal, sistem e-wawancara akan direplikasikan kepada 61 Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan penerimaan CPNS tahun ini. Selain proses penerimaan dilakukan secara transparan dan orang-orang pilihanlah yang akan diterima menjadi PNS  di  61 Kementerian/Lembaga. Dan yang menjadi PNS adalah bukan orang-orang  titipan.

"Orang-orang pilihan yang sesuai dengan kemampuan tesnya masuk menjadi PNS di  61 Kementerian/Lembaga. Jadi bukan kemampuan oleh  backing-nya jika sudah seperti  ini prosesnya. Maka kedepan kita bakal mempunyai aset sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara  yang pintar dan sesuai dengan kebutuhan formasinya,” ujar Asman Abnur dengan yakin.