Menkumham Puji Kontribusi Jawa Barat Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Menkumham Yasonna Laoly saat meresmikan desa wisata Alam Santosa, Ekowisata dan Budaya Berbasis Budaya Nusantara di Desa Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kontribusi Jawa Barat dalam pelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual komunal. (Foto: Kemenkumham)

Oleh: Yos dan Andrew

Foto: Piqih

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memuji kontribusi Jawa Barat dalam hal perlindungan kekayaan intelektual komunal. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat meresmikan desa wisata Alam Santosa, Ekowisata dan Budaya Berbasis Budaya Nusantara di Desa Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Sabtu 17 Oktober 2020.

"Jawa Barat sebagai salah satu pilar ekonomi penting berkontribusi besar di bidang kekayaan intelektual sebagai provinsi dengan kepemilikan merek dan indikasi geografis terbanyak di Indonesia," ucapnya.

"Selain itu, Jawa Barat juga merupakan provinsi teladan dalam mengembangkan peraturan daerah di bidang kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual komunal berupa tari-tarian, pakaian tradisional dan budaya lainnya. Itu semua adalah warisan yang harus kita lestarikan karena kemajuan zaman tak perlu menggerus kearifan lokal," tutur Menkumham Yasonna Laoly lagi.

Menteri Yasonna juga optimistis desa wisata Alam Santosa akan semakin meningkatkan kontribusi Jawa Barat dalam pelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual komunal.

"Pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk hingga Ubi Cilembu yang dikategorikan dalam Indikasi Geografis, merupakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Provinsi Jawa Barat sudah melakukan itu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018," ujarnya optimis.

"Dengan desa wisata Alam Santosa sebagai learning center berbasis budaya nusantara untuk mengembangkan wawasan kebijakan lokal sebagai kontribusi pembangunan nilai budaya nasional, Kemenkumham optimistis dengan potensi dan kontribusi Jawa Barat di bidang kekayaan intelektual di masa depan," tutur menteri kelahiran 27 Mei 1953 tersebut.

Kehadiran Yasonna dalam peresmian desa wisata Alam Santosa merupakan lanjutan dari kunjungan kerja di Jawa Barat. Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, ini sebelumnya turut memantau pelaksanaan tes CPNS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan meninjau Sarana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Bandung.

Peresmian desa wisata tersebut turut dihadiri anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI), Marinus Gea. Acara juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan budaya Sunda, seperti upacara adat Sunda dan Rampak Kendang, serta Tari Ya'ahouwu dan Tari Baluse dari Nias. Kentalnya budaya Sunda dan Nias ini tak lain karena desa wisata Alam Santosa didirikan sebagai peringatan persahabatan kedua kebudayaan.

"Hari ini kita merayakan persahabatan Sunda dan Nias, dua budaya yang secara jarak terpisah ribuan kilometer. Namun karena kita hidup dalam satu kesatuan, jarak menjadi hal yang seolah-olah tidak nyata. Semoga persahabatan yang sudah dibangun selama ini menjadi dasar yang kuat untuk kemajuan bersama," kata Yasonna.

"Saya berharap di masa yang akan datang, Alam Sentosa ekowisata dan budaya akan berlanjut menjalin persahabatan dengan budaya-budaya seluruh suku yang ada di Indonesia serta menjadi center of excellence pembelajaran kebersamaan dalam budaya," katanya.

Desa Wisata Turut Mengukuhkan Nilai Pluralisme

Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut berharap desa wisata Alam Santosa tak sekadar menjadi destinasi wisata dan pembelajaran budaya, tetapi turut mengukuhkan nilai pluralisme.

"Keberagaman kita sebagai sebuah bangsa adalah keniscayaan karena kita adalah masyarakat yang sangat plural. Oleh karenanya, alih-alih saling menonjolkan perbedaan, jauh lebih baik kita memandang hal tersebut sebagai kekayaan yang tidak dimiliki oleh semua bangsa. Mari kita gunakan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemecah," kata Yasonna.

Menkumham Yasonna tak lupa mengapresiasi inisiatif Eka Santosa, pendiri desa wisata Alam Santosa, yang menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan wilayah bersih narkoba di Desa Cikadut.

"Salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah maraknya peredaran narkoba yang sebagian besar menyasar generasi muda. Program ini akan semakin mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dan semangat untuk membangun desa bersih narkoba akan menular ke desa-desa lain," ujarnya.

"Karenanya, saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama dengan BNN untuk mendukung desa bersih narkoba. Ini adalah desa ke-56 bersih narkoba di Jawa Barat," tuturnya lagi.

Desa wisata Alam Santosa didirikan merupakan wujud dari hubungan baik masyarakat Jawa Barat dengan warga Nias di provinsi tersebut. Juga menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dalam mewujudkan wilayah bersih narkoba di Desa Cikadut. (Foto: Kemenkumham)

Sementara itu, Eka Santosa menyebut desa wisata yang didirikannya ini merupakan wujud dari hubungan baik masyarakat Jawa Barat dengan warga Nias di provinsi tersebut.

"Dulu saya secara resmi diberikan gelar adat oleh pemerintah dan masyarakat Nias sebagai Balugu (Maha Raja, red.). Gelar ini saya resapi betul dan tidak disia-siakan. Karenanya, desa wisata ini juga merupakan sambung napas saya dalam pengabdian dan wujud dari hubungan baik dengan masyarakat Nias di Jawa Barat yang jumlahnya tak kurang dari 45 ribu jiwa," kata mantan anggota DPR RI tersebut.