Memanfaatkan Aplikasi untuk Konsumen KPR Bersubsidi

Situasi pandemi covid 19 sangat mempengaruhi banyak sektor di Indonesia, salah satunya pada sektor properti. Padahal sektor properti seringkali disebutkan sebagai salah satu sektor utama dalam menopang Pemulihan Ekonomi Nasional karena disebut memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakan lebih dari 140 industri lainnya, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan sebagainya, sehingga tentu akan mempengaruhi produktivitas masyarakat.

Selain itu, dampak pandemi covid 19 ini terhadap minat membeli rumah menurut hasil survey rumah.com tahun 2020 masih cukup besar, tercatat 60 persen masyarakat memilih untuk menunda membeli rumah di Tahun 2020 ini sedang 40 persen lainnya cenderung menghindari pembelian properti di komplek perumahan yang penghuninya dinyatakan positif atau menderita covid 19, namun menariknya masih banyak masyarakat yang memiliki intensi untuk melanjutkan rencana pembelian hunian untuk ditinggali sendiri baik ditahun ini maupun di tahun depan. Tidak dapat dipungkiri situasi pandemi covid 19 yang juga memaksa masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah juga berdampak pada peningkatan intensi tersebut.

Digitalisasi Layanan KPR Bersubsidi

Menyadari kondisi tersebut, berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk menggiatkan kembali sektor properti, antara lain dengan melakukan relaksasi regulasi dalam rangka peningkatan pelayanan. Selain itu juga mendorong pihak pengembang untuk meningkatkan transaksi digital dibidang perumahan.

Pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat penting saat ini, untuk itu semua pihak untuk adaptif dengan kondisi saat ini termasuk dalam penyaluran KPR Bersubsidi yang pastinya harus didukung oleh kesiapan instrumen dari pihak perbankan sebagai bank penyalur sehingga seluruh tahapan proses transaksi dibidang perumahan dapat dilakukan secara digital.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR sebagai regulator bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas rumah, khususnya rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

Aplikasi berbasis android ini dapat diunduh secara gratis melalui Playstore. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah MBR dalam mencari dan menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkannya hanya melalui handphone.

Melalui SiKasep, pengguna secara online terhubung dengan Pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host. Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, SiKasep terhubung langsung dengan Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola BLU PPDPP maupun data Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang dikelola oleh Satker SSB Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sehingga diharapkan program KPR besubsidi dapat tepat sasaran.

Melalui aplikasi SiKasep pihak bank pelaksana lebih mudah dalam melakukan identifikasi calon debitur, karena calon debitur yang mengajukan telah memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi dengan unit rumah yang telah dipilihnya sehingga proses pengajuan KPR lebih efisien.

Sementara itu pengembang perumahan yang telah teregistrasi dalam Sireng (Sistem Registrasi Pengembang) dapat berkontribusi dalam sistem ini dengan mengumpulkan data perumahan secara lengkap, baik yang sudah tersedia, sedang dibangun, maupun rencana pembangunan ke depannya melalui aplikasi Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang)

Informasi mengenai ketersediaan rumah yang disajikan pada aplikasi SiKasep diambil berdasarkan data yang diajukan oleh para pengembang rumah melalui aplikasi SiKumbang, dan data yang diberikan oleh para pengembang bersifat real time (terkini), antara lain seperti data rumah yg sudah terjual, dibangun, dan siap dijual.

Dengan rangkaian proses bisnis SiKasep tersebut, penyaluran KPR Bersubsidi dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Pemerintah untuk menjadikan MBR sebagai subyek, yaitu mempermudah MBR dalam mencari dan menentukan rumah subsidi sesuai yang diharapkannya.

Hadirnya aplikasi SiKasep diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam pelayanan publik khususnya terkait perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan. Karena saat ini menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) aduan konsumen terhadap sektor properti masih tergolong tinggi.

Responsif terhadap Aduan

Teknologi hadir untuk memudahkan, termasuk sebagai sarana untuk menerima pengaduan. Terdapat ribuan konsumen yang mengadu ke BPKN dengan berbagai alasan. Bahkan menurut Koordinator Komisi Advokasi BPKN Rizal E. Halim mencatat hingga Juni tahun ini terdpat 2.260 pengaduan terkait sektor properti baik untuk rumah tapak, rumah susun, maupun apartemen. Angka itu bagian dari total 2.695 pengaduan konsumen yang diterima BPKN

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR sampai dengan bulan Juli tahun ini telah menerima 205 pengaduan masyarakat terkait KPR Bersubsidi. Salah satu informasi yang paling banyak diadukan mengenai Developer nakal serta mengenai Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Bersubsidi.

Hadirnya aplikasi SiKasep diharapkan mampu menjembatani masyarakat, pengembang, dan bank pelaksana dalam melakukan proses bisnisnya sebagai jawaban atas kebutuhan (demand) dan ketersediaan (supply) rumah khususnya terkait program KPR Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Selain itu hadirnya aplikasi ini juga sebagai bentuk responsif Pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen bidang pembiayaan perumahan sehingga diharapkan dapat meminimalisir pengaduan masyarakat khususnya terkait pengembang nakal dengan mendata resmi para pengembang perumahan bersubsidi serta mendata lokasi perumahan bersubsidi melalui bebagai aplikasi tersebut yang prosesnya dibawah koordinasi asosiasi pengembang

Kedepan diharapkan nantinya aplikasi ini dapat memberikan layanan terkait monitoring dan evaluasi dalam penyaluran KPR bersubsidi dengan melibatkan Pemerintah Daerah karena program ini merupakan program Nasional sehingga monitoring dan evaluasi yang dilakukan pun dapat bersifat realtime guna memastikan tingkat keterhunian serta ketepatan sasaran program KPR Bersubsidi.