Ada Pesawat Angkut Terganjal Izin, BBM Satu Harga di Papua Masih Aman

BBM Satu Harga (Foto: Dok. Kementeria ESDM )

Pesawat Antonov An-3 yang melayani rute penerbangan ke pedalaman Papua tak bisa mengangkut BBM untuk program BBM Satu Harga karena terganjal izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pesawat tersebut dinilai tidak layak untuk pengangkutan BBM karena faktor usia. Kemenhub enggan memberikan izin dengan pertimbangan keselamatan penerbangan.

Meski demikian, program BBM Satu Harga yang sudah berjalan di 10 titik pedalaman Papua tetap berjalan lancar, masih ada pesawat-pesawat lain yang dapat mendistribusikan BBM.

"Kami berkoordinasi dengan Pertamina, sampai sekauh ini distribusi BBM menggunakan pesawat di Papua aman dan lancar," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (15/10).

"Yang dilarang terbang adalah pesawat Antonov, sementara yang digunakan untuk mengangkut BBM dari Nabire ke Sugapa Intan Jaya adalah pesawat Cessna Caravan 200 B buatan tahun 2012," Dadan menambahkan.

Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Baitul Ikhwan, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung kebijakan BBM Satu Harga di Wilayah Papua.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempermudah pengadaan transportasi yang andal dan tetap memenuhi kriteria standar pelayanan minimum dan juga memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi.

"Armada yang ditugaskan untuk mengangkut BBM harus sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan transportasi udara. Pesawat harus layak dalam faktor keselamatan maupun usia," jelasnya.

Semua itu dengan tujuan agar kebijakan berjalan lancar dan memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Dengan demikian diharapkan distribusi BBM sampai tujuan dengan meminimalkan risiko.

Sebelumnya diberitakan, Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya menuding penyaluran Bahan Bakar Minyak menggunakan pesawat di wilayah Nabire, Papua masih terhambat izin Menteri Pehubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Hal ini diklaimnya membuat kebijakan BBM satu harga di Papua belum efektif.