Pelanggan 1.300-4.400 VA Dihapus, PLN Ganti 13 Juta Meteran

PLN Menerangi Kabupaten Rote Ndao NTT (Foto: PLN)

Pemerintah berencana menghapus golongan listrik 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Para pelanggan listrik golongan tersebut akan dinaikkan ke 5.500 VA.

Biaya tambah daya ke 4.400 VA akan digratiskan, penggantian Miniature Circuit Breakers (MCB) atau meteran bagi pelanggan rumah tangga ditanggung oleh PLN.

Berdasarkan data PLN, ada 9,7 juta pelanggan R1 1.300 VA, 2,5 juta pelanggan R1 2.200 VA, dan 969 ribu pelanggan R2 3.500-5.500 VA.

Artinya, ada sekitar 13 juta pelanggan yang harus tambah daya menjadi 5.500 VA. PLN harus mengganti MCB di rumah 13 juta pelanggan itu.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, PLN dapat mengganti 1 juta MCB per bulan. Kalau kebijakan penyederhanaan golongan listrik ini dijalankan, PLN dapat menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun.

"Kapasitas dalam negeri itu hampir 1 juta MCB per bulan. Jadi prosesnya juga bukan sehari, tapi bisa setahun lebih untuk penyelesaian ini. Jadi tidak keluar kebijakan besokannya bisa seperti ini. Jadi bertahap sesuai dengan kemampuan dan produksi MCB di kita," kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurutnya, PLN pun tak akan merugi hanya karena menanggung seluruh biaya penggantian MCB. Sebab, hal itu adalah salah satu bentuk investasi bagi PLN.

"Menurut saya, bagi PLN ini sebagai bentuk investasi dari sisi korporasi, PLN tadi bilang siap," kata Dadan.

Ia menambahkan, tarif listrik per kWh untuk pelanggan 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA sama saja dengan 5.500 VA. Saat ini tarifnya Rp 1.467/kWh, sama untuk semua golongan tersebut.

Pemerintah pun tak berencana menaikkan tarif listrik untuk golongan pelanggan mana pun. Dadan mejamin masyarakat tetap membayar dengan tarif listrik yang sama sekalipun menjadi pelanggan 5.500 VA.

"Masyarakat membayar listrik sesuai yang dipergunakan dengan tarif sekarang, per kWh sama," ujarnya.

Pihaknya akan melakukan konsultasi ke publik dulu sebelum menetapkan kebijakan ini. "Jadi akan ada diskusi, ada public hearing secara terbuka ke publik untuk memastikan kebijakan disetujui atau tidak oleh publik," tutupnya.