Pertamina Kirim Surat ke Pemerintah, Minta Insentif Buat Proyek Kilang

22 November 2017 16:07 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kilang minyak di Cilacap (Foto: Dokumentasi bumn)
zoom-in-whitePerbesar
Kilang minyak di Cilacap (Foto: Dokumentasi bumn)
ADVERTISEMENT
PT Pertamina (Persero) meminta insentif dari pemerintah agar proyek-proyek kilang dapat dikebut. Permintaan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat.
ADVERTISEMENT
"Kita sudah minta beberapa hal kepada pemerintah sesuai dengan keinginan partner-partner kita kayak insentif, itu kan proyek-proyek besar. Kita sudah kirim surat ke pemrintah, kita tinggal menunggu insentif-insentif apa yang akan diberikan terkait proyek-proyek besar," ungkap Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik, saat ditemui kumparan (kumparan.com) di Bengkulu, Selasa (22/11).
Sebagai informasi, sebelumnya PT Pertamina (Persero) ingin target penyelesaian proyek-proyek kilang minyak diundur. Awalnya semua proyek kilang direncanakan selesai pada 2023. Tetapi sekarang tiap proyek rencananya mundur 1-3 tahun.
Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kemampuan finansial. Saat ini, Pertamina tengah menjalankan 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) alias modifikasi di Kilang Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai. Selain itu ada 2 proyek Grass Root Refinery (GRR) atau pembangunan kilang baru di Tuban dan Bontang.
ADVERTISEMENT
Setiap proyek RDMP membutuhkan biaya investasi kurang lebih 5 miliar dolar AS atau Rp 67,5 triliun (kurs Rp 13.500). Sedangkan masing-masing proyek GRR nilainya sekitar 12,5 miliar dolar AS atau setara Rp 168,75 triliun. Artinya seluruh proyek tersebut memakan biaya 45 miliar dolar AS atau Rp 607 triliun.
Kemampuan keuangan Pertamina ternyata tak cukup kuat untuk menggenjot proyek-proyek kilang selesai di 2023, meski sudah bermitra dengan Rosneft di GRR Tuban dan Saudi Aramco di RDMP Cilacap. Itulah sebabnya proyek diulur, supaya beban keuangan Pertamina tak terlalu berat.
Terkait masalah ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyarankan agar Pertamina mengurangi porsi kepemilikan di proyek kilang jika memang terlalu berat. "Pertamina boleh tidak majority kepemilikan di kilang, 10% juga boleh 15% juga boleh," katanya.
ADVERTISEMENT