Sri Mulyani Optimistis Nego dengan Freeport Selesai Akhir Tahun Ini

Sri Mulyani (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis perundingan dengan PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

Pada 29 Agustus 2017 lalu, pemerintah telah mengumumkan kesepakatannya terkait hasil negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Ada 3 poin kerangka dasar (framework) yang telah dicapai.

Pertama, Freeport sepakat divestasi 51% saham kepada pihak Indonesia. Kedua, Freeport berkomitmen membangun smelter dalam 5 tahun hingga Januari 2022, atau 5 tahun sejak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) keluar.

Ketiga, Freeport sepakat menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dibandingkan rezim Kontrak Karya (KK).

Namun, perundingan belum berakhir. Banyak hal-hal teknis yang masih harus dibicarakan dengan perusahaan tambang yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat tersebut. Misalnya jaminan stabilitas investasi untuk Freeport dan skema divestasi saham.

Karena itu, perundingan diperpanjang selama 3 bulan hingga 10 Januari 2018. Tapi Sri Mulyani yakin negosiasi bisa rampung sebelum deadline.

"Saya pikir kami akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya lebih awal dari itu (Januari 2018), kami akan berusaha melakukan yang terbaik dan saya pikir komunikasi itu bagus," kata Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat, seperti dilansir dari CNBC.com, Kamis (12/10).

Mengenai valuasi 51% saham Freeport yang akan dibeli pemerintah, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya dan Freeport akan mencari titik temu yang memuaskan semua pihak.

"Saya benar-benar percaya bahwa kedua belah pihak memiliki niat dan kemauan yang kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang baik yang menguntungkan Indonesia dan Freeport," tegasnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Freeport juga akan membangun smelter kedua di Indonesia dan berencana untuk menginvestasikan 17-20 miliar dolar AS di Tambang Grasberg hingga 2031.