Politik Air di Semenanjung Krimea

Ilustrasi laut. Foto: Pixabay

Sengketa wilayah semenanjung Krimea antara Ukraina dan Rusia paska Revolusi Maidan yang terjadi pada tahun 2014 menyisakan problem sosial bagi penduduk Krimea yang kini berada di bawah pemerintah Rusia. Meskipun sudah 6 tahun bergabung dengan Rusia, penduduk di wilayah semenanjung Krimea sangat bergantung pada pasokan air yang bersumber dari aliran sungai Dnipro (Ukraina) yang dialirkan melalui sejumlah kanal di bagian utara semenanjung.

Kanal bagian utara yang digunakan sebagai jalur utama pasokan air dari Ukraina memenuhi sebanyak 86,5 % kebutuhan air bagi penduduk di semenanjung.

Memburuknya sengketa wilayah antara Ukraina dengan Rusia atas Krimea, memaksa pemerintah Ukraina untuk mengambil kebijakan memutus pasokan air sehingga sangat berdampak pada kehidupan penduduk setempat terutama sektor pertanian dan industri besi dan baja.

Menurut keterangan otoritas setempat, besaran nominal kerugian yang dihasilkan akibat kelangkaan pasokan air diperkirakan mencapai USD 210 juta dan akan terus meningkat jika persoalan pasokan air tersebut tidak dapat terpecahkan dalam beberapa tahun ke depan.

Meskipun Rusia telah melakukan sejumlah investasi berupa pembangunan infrastruktur di semenanjung Krimea, termasuk pembangunan infrastruktur di sektor perairan dengan membangun sumur artesian sedalam 1600-1800 meter, namun pasokan air bawah tanah diperkirakan hanya mampu memenuhi sebanyak 4,41 % kebutuhan air penduduk Krimea dan berisiko pada salinasi permukaan tanah yang berbahaya terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas produksi produk pertanian.

Mengutip pemberitaan yang dilansir dari Nezavisimaya Gazeta, edisi 28 Januari 2020, otoritas setempat Krimea menyatakan bahwa bendungan-bendungan yang digunakan untuk menampung air untuk kebutuhan penduduk Krimea, salah satunya adalah bendungan Chernorechenskoe, hanya diisinya sebanyak 37% dari total kapasitas yang ada.

Kekhawatiran akan menipisnya kebutuhan air yang hanya mampu bertahan hingga bulan Juni 2020, didasarkan pada kebutuhan air yang semakin meningkat pada musim panas di mana wilayah Krimea biasanya pada musim panas dipenuhi oleh turis dari wilayah sekitar maupun luar negeri yang sudah tentu akan membutuhkan konsumsi air di sejumlah lokasi wisata seperti hotel, resort dan lainnya.

Daya Tawar Pasokan Air untuk Krimea

Kebutuhan pasokan air oleh Krimea dari Ukraina direspon secara beragam oleh sejumlah politisi dan pemerintah Ukraina di bawah Presiden Volodymyr Zelensky yang terpilih pada tahun 2019. Terdapat paling tidak tiga gagasan utama terkait sikap Ukraina dalam memandang kebutuhan air di semenanjung Krimea, pertama, kemungkinan Ukraina menjual air kepada Krimea seperti halnya Israel menjual air ke daerah sengketa.

Presiden Zelensky dalam sebuah kesempatan mengemukakan gagasan tersebut dan diperkuat oleh Kepala Perbendaharaan Negara, Yuriy Aristov, yang menyatakan bahwa skema penjualan pasokan air mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Kedua, pasokan air ke semenjung Krimea sebagai daya tawar atas kontrol wilayah perbatasan Donbass untuk kembali ke Ukraina.

Gagasan tersebut diutarakan oleh David Arakhamia, Ketua Fraksi partai pendukung Presiden di Parlemen. Ketiga, gagasan untuk menggunakan pasokan air sebagai daya tawar untuk men-deokupasi Krimea dengan klausul bahwa pasokan air hanya dapat diberikan jika Rusia mengembalikan wilayah semenjung Krimea kepada Ukraina.

Dan yang keempat, gagasan dari kalangan nasionalis yang menolak apa pun bentuk kerjasama pasokan kepada Krimea dengan pertimbangan bahwa Krimea merupakan bagian intergral dari Ukraina dan menolak segala bentuk perjanjian dengan pihak manapun yang dianggap sebagai bentuk kompromi pemerintah dengan kelompok separatis.

Mochamad Fachri , penulis merupakan pemerhati isu sosial di kawasan Eurasia.