• 2

KPU: Pasangan Calon yang Laporkan Dana Kampanye Fiktif Bisa Dipidana!

KPU: Pasangan Calon yang Laporkan Dana Kampanye Fiktif Bisa Dipidana!



Gedung KPU RI

Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol (Foto: Iqbal/kumparan)
Seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah melaporkan penerimaan dana kampanye mereka ke KPU. Jika ada laporan yang ternyata fiktif, pasangan calon itu bisa dipidana.
"Kalau nanti ada yang bisa menemukan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai, misalnya dana yang disumbangkan itu lebih banyak dari kenyataannya dan kemudian dia tidak melaporkan, itu bisa kena pelanggaran yang diatur dalam UU Pilkada," ucap Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay kepada kumparan di kantornya, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Jumat (23/12).
Selain itu, pasangan calon yang ternyata mendapat dana dari sumber yang dilarang seperti APBN/APBD, atau melebihi batas ketentuan, juga bisa disanksi.
"Kayaknya dia ada yang nyumbang dari sini, tapi kok nggak ada di sini. Ya itu berarti kan ada yang tidak dilaporkan. Nah, itu kena sanksi," lanjut Hadar.
Namun sanksi itu bisa diterapkan jika memang dalam audit yang akan dilakukan oleh KPU melalui kantor akuntan publik, ada bukti yang menguatkan. Temuan bisa kapan saja dilaporkan. Pertama ke Bawaslu, lalu ke pengadilan untuk pembuktian.
"Macam-macam (sanksinya). Beratnya sanksi tergantung besar pelanggarannya. Ada yang dalam bentuk pidana, bisa kena denda, atau pidana penjara," kata Hadar.

PilkadaPilgub Jakarta 2017PolitikNews

500

Baca Lainnya