5 Program Djarot Sebelum Lengser Oktober 2017

Jokowi melantik Djarot (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, tersisa sekitar dua bulan lagi sebelum dilanjutkan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Meski akan berakhir, Djarot tetap bertekad menyelesaikan segala program yang belum selesai, bahkan mengagas program baru.

Berikut 5 program yang akan diselesaikan Djarot, atau setidaknya dicanangkan sebelum lengser, dirangkum kumparan (kumparan.com), Jumat (25/8)

1. Larangan Motor di Jalan Sudirman

Program ini mencuat sebagai kelanjutan untuk menekan masalah kemacetan dan mendorong pengendara beralih ke transportasi umum seperti TransJakarta. Realisasinya yaitu motor dilarang melintas di Jalan Jenderal Sudirman pukul 06.00-23.00 WIB.

Padahal, selama ini daerah yang dilarang hanya di Jalan MH Thamrin mulai Bundaran HI, hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Ide ini tak langsung diteirma warga. Selain karena dianggap diskriminatif, juga menyulitkan para onjek online beroperasi di sekitar Sudirman.

Sosialisasi pelarangan sepeda motor di Sudirman itu didahului dengan sosialisasi oleh Dishub DKI dan Dirlantas Polda Metro Jaya, yang sudah dimulai sejak 21 Agutsus hingga 11 September nanti.

Setelah sosialisasi berakhir pada 11 September, larangan ini akan diuji coba hingga 10 Oktober 2017, setelah itu terbit Pergub untuk resmi memberlakukan pelarangan.

2. Ganjil-Genap di Kuningan

Kebijakan ini sejalan dengan perluasan larangan motor di Jakarta yaitu Jl Jenderal Sudirman. Ganjil-genap yang selama ini diterapkan di Jl. Sisingamangaraja, Jl. Sudirman, Jl. MH Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jl. Gatot Soebroto (antara jalan layang Senayan sampai perempatan Kuningan), akan diterapkan di Jalan HR Rasuan Said.

Jika jadi, aturannya akan sama yaitu nomor polisi ganjil di tanggal ganjil dan nomor polisi genap di tanggal genap. Berlaku pada pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB setiap Senin sampai Jumat. Tidak berlaku pada Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

Namun selain di Rasuna Said, beberapa ruas jalan lain juga akan diterapkan ganjil-genap namun sifatnya penerapan di jam-jam tertentu. Misal di ruas Cawang karena akan ada LRT Bodebek.

3. Cabut KJP dan BPJS Penerobos Trotoar

Djarot geram dengan para penerobos trotoar di Jakarta, mulai dari PKL hingga pemotor. Djarot mengagas agar warga Jakarta para penerobos hak pejalan kaki itu dicabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan BPJS-nya.

Teknisnya, Djarot menyebut Pemprov DKI akan memberikan tiga kali peringatan terlebih dahulu. Bila masih melanggar, Djarot tidak segan-segan untuk mencabut dua fasilitas itu.

"Kalau dapat fasilitas, kasih peringatan, sekali lagi dia melanggar, kasih peringatan, sekali lagi dia melanggar, cabut fasilitas itu. Langsung kami kasih sanksi, enggak akan dapat KJP, BPJS," kata Djarot, saat ditemui di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (18/8).

4. Bangun Rusun di Pulau Reklamasi

Sebenarnya ada beberapa ide Djarot untuk mengembangkan pulau reklamasi, mulai dari menyambungkan kawasan Dadap Tangerang dengan Pulau C untuk membangun akses jalan ke Bandara, hingga membangun rumah susun dan apartemen di pulau C dan D.

Dua pulau itu sudah mengantongi sertifikat dari Presiden Jokowi. Dana pembangunan rusun untuk nelayan itu nantinya menggunakan uang kompensasi dari para pengembang Pulau C dan D di Teluk Jakarta.

Nah, soal membangun rusun ini pernah dicetuskan oleh gubernur terdahulu, Ahok pada tahun lalu, setelah mendapat dukungan dari Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk melanjutkan reklamasi. Lalu ditegaskan lagi pembangunan itu ingin dilakukan di sisa masa jabatannya.

Djarot mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi ke pihak pengembang terkait pembangunan tersebut. "Kami sudah sampaikan yang kami ingin bangun, kalau bisa adalah dermaganya, dan rumah susun nelayan," kata Djarot di Balai Kota, Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).

"Jadi untuk fasus (fasilitas khusus) dan fasum (fasilitas umum), kita konsultasikan ke sana, rusun nelayan dulu, kemudian dermaganya," imbuhnya.

Pembangunan rusun dan segala fasilitas itu tentu tidak akan selesai hingga Oktober, sementara Anies-Sandi yang akan menggantikan Djarot menolak program reklamasi Teluk Jakarta.

5. Gratis Masuk Dufan untuk Anak Binaan Dinsos

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membuat program agar seluruh anak-anak terlantar binaan Dinas Sosial bisa berekreasi ke Dunia Fantasi, Taman Impian Jaya Ancol secara gratis. Ide itu tercetus saat Djarot peringati Hari Anak di Dufan, Rabu (23/8).

Menurut data yang dimiliki Djarot, jumlah anak-anak yang dibina Dinas Sosial DKI, baik yang terlantar maupun berkebutuhan khusus, hingga kini mencapai kira-kira 7.000 anak. Rencananya, 7.000 anak tersebut akan dibawa ke Dufan secara berkala. Program tersebut dilakukan sebagai bentuk hiburan bagi anak-anak.

"Kita ajak ke sini, jumlahnya ada 7.000. Setiap bulan saya minta PT Pembangunan Jaya Ancol, Dufan bisa memberikan fasilitas, mereka gratis 1.000, 1.000, 1.000, terus" kata Djarot.

Djarot mengungkapkan anak-anak yang dibina Dinas Sosial dibawa ke Ancol dengan mekanisme pembiayaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan. Untuk penggerak program, Djarot menyerahkan kepada Dinas Sosial. "Semuanya dikoordinir Dinas Sosial, nanti yang mengatur Dinas Sosial," kata Djarot.

Djarot di Dufan bersama anak-anak (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Selain itu, beberapa program tersisa sudah diresmikan oleh Djarot. Di antaranya peresmian tempat penyimpanan bahan pokok bawang, Controlled Atmosphere Storage (CAS), dan pusat perkulakan Jakarta Grosir (Jakgrosir).

Sementara infrastruktur, Djarot sudah merampungkan Simpang Susun Semanggi yang diresmikan Presiden Jokowi, lalu meresmikan Koridor 13 TransJakarta yang menghubungkan Ciledug-Tendean.