Anies Ingin Ubah Lahan Reklamasi untuk Fasilitas Publik

Foto Udara Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan mengatakan akan mengalihfungsikan lahan reklamasi menjadi fasilitas publik. Ia masih akan mempelajari fasilitas publik yang memungkinkan dan bermanfaat untuk dibangun.

"Ya nanti isinya, di dalam janji kampanye ada, bahwa yang sudah terlanjur jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan segala macam bisa di situ," kata Anies di Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (16/5).

Anies di Mukornas Partai Idaman (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Fasilitas publik yang akan dibangun nantinya dapat memiliki kaitan dengan daerah pesisir Jakarta, seperti pelabuhan. Namun juga bisa fasilitas publik bermacam-macam, seperti olahraga dan wisata.

"Bisa (pelabuhan), jadi itu yang sudah saya sampaikan ketika di debat. Bahwa kita ingin warga Jakarta punya pantai. Ya kalau di situ ada, maka warga Jakarta merasakan pantai yang terbuka untuk siapa saja," ujar Anies.

"Bisa terkait olahraga, terkait budaya, terkait nature, terkait wisata, semuanya bisa, terkait alam," tambahnya.

Reklamasi Teluk Jakarta (Foto: Muhammad Adimaja/antara foto)

Terkait keputusan yang akan diambil mengenai persoalan tersebut, Anies menyebut masih akan mendengarkan aspirasi warga, terutama warga pesisir yang terkena dampak reklamasi.

"Nanti mereka (warga) akan diundang juga, para nelayan, mereka yang tinggal di pesisir, yang sekarang bekerja di sekitar sana. Sehingga, yang namanya prinsip musyawarah, gotong royong, di dalam membangun benar-benar hidup," jelasnya.

Dengan begitu, ia berharap keputusan untuk membangun ibu kota bukan menjadi keputusan istimewa individu tertentu. Melainkan keputusan melalui keterlibatan warganya.

Anies berinteraksi dengan warga Kampung Akuarium. (Foto: Wandha Hidayat/kumparan)

"Jadi bukan idenya Anies, bukan idenya Sandi, bukan idenya satu dua orang, tapi justru kita ingin dengar yuk apa yang terbaik untuk tempat ini," tukas Anies.

"Kan ini bukan tanah milik Anies dan bukan milik Sandi, ini milik rakyat Jakarta, oleh karena itu kita ingin ada pelibatan publik," tambahnya.

Tim sinkronisasi, katanya, juga akan mengatur komunikasi dengan pengembang mau para investor yang sudah berinvestasi di lahan tersebut. "Sudah didiskusiin juga aspek legalnya. Nanti tim sinkronisasi yang atur," tutup Anies.