news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Dedi Mulyadi yang Kini Getol Ingin Gulingkan Setya Novanto

24 November 2017 22:47 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Antara/Reno Esnir)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Foto: Antara/Reno Esnir)
ADVERTISEMENT
Keinginan mencopot Setya Novanto dari kursi pimpinan Golkar, tak hanya disuarakan oleh masyarakat, tapi desakan justru muncul dari dalam. Adalah Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang getol menyuarakan pergantian itu.
ADVERTISEMENT
Dedi Mulyadi tiba-tiba rajin muncul di beberapa forum yang membicarakan nasib Golkar, setelah Setya Novanto mengenakan rompi oranye karena menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP. Tujuan Dedi satu: Melengserkan Novanto demi menyelamatkan Partai Golkar.
“Saya kira jangan dululah kita bicara siapa Ketua Umum barunya atau siapa Plt-nya. Hal yang paling penting adalah selamatkan Golkarnya dulu,” komentar perdana Dedi Mulyadi menyikapi Novanto dipenjara, Jumat (16/11).
Entah kebetulan atau tidak, semangat Dedi Mulyadi melengserkan Novanto ini beririsan dengan keputusaan DPP Partai Golkar yang tak merekomendasikan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat 2018. Kecewa, sudah pasti. Golkar malah mengusung Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien.
Padahal, Dedi sudah sangat siap menjadi calon gubernur Jawa Barat. Namanya sudah mentereng di baliho-baliho sebagai cagub Jabar, begitu juga oleh survei namanya diperhitungkan, meski berada di urutan ketiga setelah Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar.
ADVERTISEMENT
"Kenapa orang salah mengambil keputusan politik. Kesalahannya adalah inkosistensi kita atas berdemokrasi," ucap Dedi soal sikapnya meminta Novanto mundur dan keputusan Golkar tak mengusungnya menjadi cagub.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Foto: ANTARA FOTO/Agus Bebeng)
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (Foto: ANTARA FOTO/Agus Bebeng)
Dedi tak main-main meminta Novanto mundur. Dia menggalang kekuatan dari pengurus Golkar di tingkat provinsi se-Indonesia. Menurutnya, sudah ada lebih dari 20 DPD yang sepakat Novanto harus dilengserkan. Jumlah ini bisa jadi cukup untuk menggulingkan Novanto.
Dalam ketentuan AD/ART Partai Golkar, harus ada dukungan 2/3 pengurus DPD tingkat I (provinsi) untuk bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), forum untuk memilih ketua umum baru. 2/3 Pengurus berarti 23 dari 34 DPD.
"Kalau ditanya DPD I, apakah ada respons untuk perubahan, yang memiliki respons, sudah banyak lebih dari 20. Tinggal persoalannya, adalah kapan itu dibawa pada tingkat administrasi organisasi," kata Dedi usai menghadiri diskusi "2019 Paska SetNov: Kontestasi Ketum Golkar dan Reposisi Pimpinan DPR," di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).
ADVERTISEMENT
"Inilah yang ingin dimulai dari saya sehingga meluangkan waktu untuk November atau Desmber ini ada perubahan (Munaslub)," imbuhnya.
Dia menjelaskan, perlu ada perubahan segera di internal Golkar, mengingat tahun-tahun ke depan adalah tahun politik.
"Kalau sudah lepas (dari masalah), maka Golkar kan bisa membuat agenda-agenda baru. Pilkada, menyusun caleg, membangun persiapan jelang pilpres terkait bagaimana membangun branding pasca 2017 ini," pungkas Dedi.
"Golkar harus berani melakukan regenerasi. Kalau tidak, maka tidak akan ada diskusi-diskusi yang membicarakan tentang ideologi partai, tentang Pancasila," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Setya Novanto tetap ketua DPR sampai ada putusan praperadilan atas kasusnya. Sementara Ketua Umum Golkar dijabat sementara oleh Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt), sampai ada putusan praperadilan.
ADVERTISEMENT
Jika dalam praperadilan Novanto kalah, maka dia akan diminta mundur sebagai ketua umum Golkar. Jika menolak mundur, maka akan digelar Munaslub untuk memilih ketua umum baru Golkar.