Densus Tipikor Ditunda, Yasonna Minta Penegak Hukum Perkuat Koordinasi

24 Oktober 2017 15:05 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menkumham Yasonna Laoly (kiri). (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
zoom-in-whitePerbesar
Menkumham Yasonna Laoly (kiri). (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
ADVERTISEMENT
Pemerintah lewat Menkopolhukam Wiranto mengumumkan penundaan pembentukan lembaga baru Polri, Densus Tipikor. Pemerintah akan lebih fokus mengutamakan lembaga-lembaga yang sudah ada untuk diperkuat.
ADVERTISEMENT
Menkumham Yasonna Laoly, yang tak hadir dalam rapat keputusan penundaan di Istana itu, mengaku belum tahu. Karena itu dia menunggu bunyi keputusan penundaan Densus Tipikor dalam rapat selanjutnya di Istana.
"Di Istana sudah ditunda? Karena kita di sini. Ya sudalah kita tunggu aja keputusan surat resmi," kata Yasonna di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).
Baginya, kesimpulan pembentukan lembaga tersebut atau tidak, tinggal menunggu Presiden Jokowi untuk mengadakan rapat kembali. "Soal nanti apakah itu disepakati atau tidak ya kita tunggu. Presiden pasti mengundang kembali rapat," jelasnya.
Yasonna mengatakan, dia sebetulnya lebih ingin agar antar lembaga penegak hukum meningkatkan koordinasi, ketimbang membentuk unit baru yang menghabiskan anggaran tidak sedikit. Dalam hal ini KPK, Polri dan Kejaksaan.
ADVERTISEMENT
"Kalau saya dalam pendapat yang saya sampaikan waktu rapat paripurna yang lalu yang meminta supaya antar penegak hukum saling koordinasi dan membuat satu peta jalan bersama, itu saja,"tambahnya.
Yasonna menuturkan, penundaan tersebut bukan berarti pembentukan Densus Tipikor tidak disetuju, tapi lebih kepada menciptakan hukum yang terintegrasi. "Iya kan ditunda berarti belum akhir. Kita lihat saja. Ini kan bukan soal ada atau tidak ada, yang penting bagaimana kita menciptakan kemerdekaan hukum yang terintegrasi," jelasnya.
Menurutnya, sekalipun Densus Tipikor disetujui, bukan berarti menghadapkan kewenangan pemberantasan korupsi Polri dengan KPK. Baginya, yang terpenting adalah saling koordinasi antar sesama.
"Kan nanti seolah-olah Densus di hadapkan dengan KPK, bukan itu. Tapi adalah semangatnya bagaimana memberantas korupsi secara besar-besaran. Saling koordinasi, saling satu langkah dan jangan kita cita-citakan ego sektoral artinya ada yang lebih merasa harus lebih hebat lebih ini, tidak, bukan itu," pungkasnya.
ADVERTISEMENT