Gerindra Mundur dari Pansus karena Ada Upaya Melemahkan KPK

Kunjungan Pansus Hak Angket ke Lapas Sukamiskin (Foto: Dok. Istimewa)

Fraksi Gerindra menarik semua (4 orang) anggotanya dalam Pansus Hak Agket KPK. Salah satu pertimbangannya karena pansus ternyata hanya sebagai upaya untuk melemahkan KPK.

Anggota Fraksi Gerindra yang sebelumnya tergabung dalam pansus angket, Desmond Junaidi Mahesa, membenarkan hal itu. Dia menjelaskan upaya pelemahan terlihat saat kunjungan pansus angket ke Lapas Sukamiskin untuk bertemu dengan napi koruptor.

"Pada saat rapat-rapat selanjutnya kami tidak mau pansus itu ke Sukamiskin, karena kami anggap kalau ke Sukamiskin mencari kelemahan yang dalam proses peradilan yang sudah selesai. Dalam hal ini kami anggap sama saja mengirim pansus ini melemahkan lembaga KPK," kata Desmond kepada kumparan (kumparan.com), Senin (24/7).

Desmond J Mahesa bersama Kapolri Tito Karnavian (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Namun, Pansus tetap menjalankan agendanya sehingga oleh Gerindra dijadikan pertimbangan untuk keluar dari keanggotaan pansus. "Kalau pelemahan kenapa kami harus terlibat di dalam sana. Itu alasan kami kenapa kami keluar dari pansus," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Desmon menjelaskan, Gerindra sebelumnya memutuskan bergabung dengan pansus karena ingin menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan KPK, baik anggaran hingga terkait munculnya nama-nama anggota DPR termasuk Desmond, diduga menekan tersangka Miryam dalam kasus e-KTP.

"Pansus semata-mata adalah mengoreksi kesalahan tentang persoalan, tuduhan bahwa saya dan kawan-kawan menekan Miryam. Harusnya ini diklarifikasi. Yang kedua tentang ketidakpatuhan penggunaan anggran KPK. Nah, ini dalam rangka memperbaiki ke depan," ujarnya.

Anggota Pansus KPK di Lapas Sukamiskin (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Namun, setelah mengikuti agenda pansus, menurut pandangan Gerindra agenda pansus hanya upaya ingin melemahkan KPK. Sehingga hal itu menjadi pertimbangan kuat untuk tidak lagi terlibat di dalam Pansus.

"Tapi apa yang terjadi ini pelemahan pada institusinya," tandasnya.

Lantas mengapa Gerindra baru mengumumkannya sekarang? "Waktu itu kita sudah bersuara, harusnya itu jadi peringatan buat mereka," tutupnya.