Kejaksaan Agung Tak Ingin Dilibatkan dalam Densus Antikorupsi Polri

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Komisi III DPR mendorong Mabes Polri untuk segera membentuk Densus Antikorupsi. Tim khusus pemberantasan korupsi seperti Densus 88 ini akan menggantikan kerja Dit Tipidkor Bareskrim Polri.

Wacana pembentukan tim khusus itu sempat dibahas dalam rapat kerja Kejaksaan Agung RI bersama dengan Anggota Komisi III DPR. Dalam rapat itu, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan pihaknya menolak dilibatkan dalam Densus Antikorupsi.

"Polri menyampaikan mereka akan membentuk Densus Tipikor (Antikorupsi) di kantor yang sama. Ada unsur Polri dan kejaksaan," jelas Prasetyo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/9).

"Kejaksaan tidak selayaknya ditarik bergabung, akan mengurangi independensi masing-masing lembaga," lanjutnya.

Menurut Prasetyo, Kejaksaan Agung sudah punya Satgas Tipikor sejak tahun 2014 silam. Ia justru menuntut agar dana operasional Satgas Tipikor ditambah. "Capaian kinerjanya sampai saat ini tidak ditambah dana operasional tersendiri," tuturnya.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, menyangkal ada keinginan agar kejagung juga dilibatkan dalam Densus Antikorupsi Polri. Menurutnya, Komisi III justru mendorong agar Densus Antikorupsi berdiri sendiri, tanpa ada unsur dari Kejaksaan Agung.

Pemisahan tugas masing-masing lembaga itu bertujuan agar penanganan kasus korupsi tidak tumpang tindih. "Justru komisi III menghendaki ada pemisahan suapaya tidak satu atap. Penyidikan tidak boleh menuntut. Tapi memang harus diatur supaya mekanismenya tidak main-main," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI mendesak Polri untuk membentuk tim khusus untuk pencegahan korupsi. Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat antara Komisi III DPR RI dengan Polri, yang dibacakan oleh anggota Desmond Mahesa dari Fraksi Gerindra pada Mei 2017.

"Komisi III mendorong Polri untuk segera membentuk densus tipikor dengan dukungan anggaran dan kewenangan khusus," kata Desmond di akhir rapat kerja antara Komisi III dan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5). ⁠⁠⁠⁠