kumparan
22 Okt 2017 10:54 WIB

Mendagri: Bikin e-KTP Bukan Seperti Beli Kacang Langsung Jadi

Mendagri hadiri rapat koordinasi nasional. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Antren ribuan orang yang ingin mendapatkan e-KTP di acara Nusantara Expo, TMII, membuat Kemendagri kerepotan. Kemendagri kembali dikritik karena fakta antrean itu menunjukkan warga yang sudah jengah mengurus e-KTP di kelurahan/kecamatan, sehingga memilih antre panjang.
ADVERTISEMENT
Mendagri Tjahjo Kumolo, merasa perlu menjelaskan lagi perkembangan e-KTP kepada masyarakat. Dia heran masih ada keluhan masyarakat soal e-KTP yang ramai-ramai menjadi pemberitaan media. Padahal, membuat e-KTP tidak bisa instan.
"Ditegaskan orang buat e-KTP atau perekaman data e-KTP, bukan seperti beli kacang langsung dapat hasilnya. Kan harus cek datanya dengan benar. Soal surat pengantar pindah alamat atau datanya ganda atau tidak," ucap Tjahjo dalam pesan singkat, Minggu (22/10).
Antre e-KTP di TMII (Foto: ANTARA/Aprilio Akbar)
Proses pengecekan data e-KTP itu dibutuhkan untuk memastikan tidak ada data ganda. Beberapa kasus di lapangan, ada yang sudah pernah merekam e-KTP lalu merekam lagi, ada yang sudah pindah tempat tinggal, dan lainnya.

Sudah 95 persen WNI dewasa yang datanya terekam baik dan sudah dapat e-KTP atau data tunggal.

- Mendagri, Tjahjo Kumolo.

ADVERTISEMENT
Tjahjo menuturkan bahwa Dukcapil pusat dan daerah sudah melayani dengan baik. Tapi masyarakat juga ada kendala secara administrasi yang belum lengkap pengantar keterangan-keterangannya untuk membuat e-KTP.
"Ya harus sabar karena datanya harus dicek detail. Kemendagri tidak mau asal-asal merekam mengeluarkan e-KTP, banyak yang tidak jujur yang datanya ganda atau punya KTP lebih dari dua, ada sekitar di bawah 1 juta WNI," terangnya.
Hujan mengguyur saat antre e-KTP. (Foto: Joseph Pradipta/kumparan)
"Ini yang malah mereka teriak-teriak di media bahwa merasa tidak dilayani dengan cepat, terlalu lama pelayanannya dan lain-lain. Proses ada yang lama karena Dukcapil cek datanya agar akurat," imbuh Tjahjo.
Dia juga mengingatkan pernah ada kasus satu orang WNI punya 165 e-KTP yang ditangkap polisi untuk kasus penipuan. Karena itu masyarakat juga perlu jujur soal data diri, untuk memastikan tidak pernah merekam dua kali.
ADVERTISEMENT
"Media yang diungkap sebatas keluhan masyarakat yang tidak segera dapat e-KTP, padahal datanya ganda ya ada prosesnya," kritik Tjahjo.
Karena itu dia meminta kepada Puspen dan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk pro aktif dengan menjelaskan masalah perekaman dan pencetakan e-KTP tersebut kepada media. "Jangan dibiarkan saja berita keluarnya opini negatif, padahal maksud baik Dukcapil buka posko/stan di Nusantara Expo dan di kantor dukcapil Sabtu Minggu," tegasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan