Novanto Harus Diganti karena Rusak Citra DPR di Mata Internasional

20 November 2017 15:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Syaifullah Tamliha anggota Fraksi PPP. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Syaifullah Tamliha anggota Fraksi PPP. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Desakan pergantian posisi Ketua DPR Setya Novanto terus bergulir disuarakan berbagai fraksi. Pasalnya, Novanto tak lagi bisa memimpin DPR, menyusul statusnya yang ditahan KPK sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP.
ADVERTISEMENT
Anggota Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mengatakan keterlibatan Novanto hingga ditahan oleh KPK memberikan dampak buruk bagi parlemen Indonesia di dunia internasional.
"Memang jujur saja selama saya jadi pimpinan wakil kerja sama antar parlemen (BKSAP), ya sejak Novanto jadi tersangka itu hampir tidak ada lagi presiden atau perdana menteri atau pimpinan parlemen negara itu berkunjung ke DPR RI. Itu dampak psikologisnya. Berarti ya sebaikanya melakukan pergantian saja pada ketua DPR," kata Tamliha saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Senin (20/11).
Setya Novanto mencoba mikrofon di DPR. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
zoom-in-whitePerbesar
Setya Novanto mencoba mikrofon di DPR. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)
Tamliha menceritakan pengalamannya saat kunjungan kerjanya di parlemen negara bagian Eropa. Menurutnya, ada keprihatinan yang diberikan kepada parlemen Indonesia karena kasus korupsi yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto.
"Iya betul, saya kan baru pulang dari German dan Swiss saya merasakanlah keprihatinan negara-negara pada Indonesia, dan ada juga yang mempertanyakan tentang ketua DPR ini," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Namun, untuk pergantian tersebut dia berpendapat harus berdasarkan dua opsi, yaitu apakah cukup dengan menunggu usulan nama pengganti dari Fraksi Golkar atau menunggu revisi UU MD3 selesai.
"Yang jadi masalah adalah pergantian ini apakah menunggu revisi UU MD3 atau cukup Fraksi Golkar saja menyampaikan penggantinya," tandasnya.