Novanto Sakit, Pergantian Ketua DPR Mesti Tunggu Rekomendasi Dokter

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyampaikan kuliah umum. (Foto: Sigid Kurniawan/antara)

Tersangka kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto, tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin (11/9) dengan alasan sakit, setelah pada Minggu (10/9) malam jatuh pingsan saat bermain pingpong di rumahnya. Novanto hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan.

Opsi pergantian Ketua DPR mengemuka setelah Setya Novanto ternyata mengalami gangguan jantung, gula darah, fungsi ginjal, dan vertigo. Bahkan Novanto juga mengalami gejala stroke berdasarkan pernyataan Wakil Ketua MPR Mahyudin kala menjenguk Novanto Rabu (13/9) kemarin.

Anggota Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago, mengatakan pergantian Ketua DPR bisa dilakukan apabila ada rekomendasi dari dokter terlebih dahulu, bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai Ketua DPR.

"Harus ada hasil rekomendasi dari dokter misalnya membutuhkan waktu recovery atau penyembuhan terhadap sakitnya yang cukup lama, ya memang harus ada pemikiran mengganti tapi itu harus disepakati oleh kawan kawan di DPR juga," ujar Irma kepada kumparan (kumparan.com), Kamis (14/9).

Apabila ada pergantian, kata Irma, penggantinya juga harus berasal dari Partai Golkar. Akan tetapi opsi pergantian Ketua DPR itu perlu dibicarakan di Badan Musyawarah DPR. Menurut Irma, tidak elok berbicara pergantian di tengah kondisi Novanto yang sedang mengalami sakit.

Menurutnya masih ada 4 wakil ketua atau pimpinan DPR yang masih bisa menjalankan tugas-tugasnya memimpin, mengkoordinasikan, dan mengambil keputusan. Sehingga opsi pergantian tidak usah terburu-buru sembari menanti perkembangan sakit Novanto.

"Pak Setnov dari Golkar ya penggantinya dari Golkar juga. Biasanya itu dibicarakan di Bamus ya, tapi kan kita kan harus menunggu rekomendasi dari dokter dahulu lah. Apalagi dalam kondisi beliau sakit ini kan enggak elok bicara pengganti, karena kan ini baru beberapa hari toh. Kita tunggu perkembangan beliau dululah," tuturnya.

"Kan masih ada 4 wakil ketua, yang bisa mengambil keputusan, karena kan kolektif kolegial jadi nggak perlu harus terburu-buru," imbuh Irma.