Parpol Pendukung Jokowi-JK Sepakat PT 20 Persen, Kecuali PAN

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Presidential Treshold (PT) menjadi isu paling alot dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Namun kebuntuan itu sedikit terpecahkan setidaknya dalam parpol-parpol pendukung pemerintah.

Para sekjen parpol pendukung Jokowi-JK yang terdiri dari PDIP, Golkar, Hanura, Nasdem, PKB, dan PPP, menggelar rapat pada Selasa (11/7) kemarin, dan menyepakati Presidential Treshold 20 persen.

"Ya semua sudah sepakat presidential treshold 20 persen," ucap Sekjen Hanura Syarifuddin Sudding kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (12/7).

Sudding mengatakan pertemuan itu dihadiri seluruh parpol pendukung Jokowi-JK, kecuali PAN. Sudding tak merinci alasan PAN tidak hadir, namun menurutnya, pertemuan kemarin bukanlah yang pertama.

"Dalam beberapa kali pertemuan PAN juga tidak hadir," kata Sudding.

Pansus RUU Pemilu (Foto: Puspa Perwitasari/kumparan)

Sebelum pertemuan itu, hanya PDIP, Golkar dan Nasdem yang sejak awal satu suara dengan pemerintah PT 20 persen. Selebihnya, PKB ingin PT 5 persen, PPP 15 persen, Hanura 15 persen dan PAN 10-15 persen. Partai di luar itu ingin PT dihapus.

Perbedaan sikap itulah yang membuat pembahasan RUU Pemilu terus molor, terlebih saat Mendagri yang mewakili pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan yang bisa berakibat RUU Pemilu batal disahkan dan kembali ke UU lama.

Lalu ke mana PAN?

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat dikonfirmasi menyebut ketidakhadirannya dalam rapat itu karena dia masih di Sumbawa kemarin, sementara Sekjen PAN sedang berada di Amerika.

"Pak Sekjen masih di Amerika, saya baru pulang dari NTB," ucap Zulkifli di gedung DPR, Jakarta.

Ketua MPR Zulkifli Hasan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Zulkifli mengatakan lobi-lobi RUU Pemilu adalah urusan fraksi, dia mengaku tidak mengikuti perkembangannya. Begitu juga soal hasil pertemuan antara sekjen kemarin, Zulkifli tidak mengetahui.

"Enggak tahu saya, saya tidak mengikuti. Baru datang, nanti saya tanya ke Fraksi PAN," ujarnya.

"Kita yang penting musyawarah 0 persen boleh, 10 persen boleh," imbuh Zulkifli yang masih menolak PT 20 persen.