PD Protes Pidato Politikus Nasdem yang Dinilai Provokasi Warga NTT

Victor Laiskodat (Foto: www.fraksinasdem.org)

Pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Laiskodat, di Kupang NTT, menuai polemik. Dalam penggalan pidatonya, Victor dianggap memprovokasi warga untuk melawan mereka yang menolak Perppu Ormas.

Penggalan pidato itu dipublikasikan oleh akun Twitter @panca66. Berikut penggalan ucapan Victor dalam video tersebut:

Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi, tetapi orang Timur yang semua itu berarti tunggu nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh (warga tertawa). Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka. Lu telepon lu punya ketua umum di sana, suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk.. Perppu Nomor 2 tahun 2017.

Video ini berdurasi kurang dari 1 menit. Bila dilihat, seperti ada omongan yang dipotong. Jadi, pidato ini tidak utuh. Tapi, walau hanya berisi potongan, video ini menyebar.

Di video ini ada juga ucapan terkait Perppu Ormas. Dan rupanya, pidato itu sampai ke telinga DPP Partai Demokrat yang dalam Perppu Ormas cenderung menolak seperti Gerindra, PKS dan PAN. Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman lalu menyampaikan protesnya.

"Tuduhan bahwa PD adalah salah satu parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perpu Pembubaran Ormas Radikal sehingga harus 'dibunuh' di NTT, adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas PD di NTT khususnya, dan di tingkat nasional umumnya,' ucap Benny dalam rilis kepada wartawan, Kamis (3/8).

Benny K Harman. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

"Pernyataan yang secara sederhana menyamakan sikap kritis terhadap Perpu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius, menzalimi dengan maksud agar PD dijauhkan dari rakyat NTT," imbuh Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu.

Benny menyebut tuduhan yang disampaikan Viktor itu tak berdasar, keji dan tak pantas keluar dari seorang tokoh sekelas Victor Laiskodat. Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan Victor dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai.

"Ajakan kepada rakyat NTT untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada Partai Demokrat di NTT, pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera akan berlangsung di NTT baik terkait Pilkada Gubernur pun Pilkada sepuluh kabupaten," lanjutnya.

Menurutya, ada keinginan dari keluatan politik tertentu agar kader-kader terbaik PD tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam Pilgub dan Pilkada 10 kabupaten. "Langkah ini sungguh kami sesalkan karena dapat menyesatkan dan hanya ingin menjauhkan PD dari rakyat NTT," kata Benny.

Benny meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan politik dari tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan di NTT.

"PD tingkat nasional termasuk PD NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas-ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan anti kebhinekaan," ujarnya.

Bagi Demokrat, di seluruh wilayah Indonesia, Pancsila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan adalah harga mati. Karena itu adalah menjadi panggilan sejarah PD untuk terus mengawal Pancasila, NKRI, kebhinekaan dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai hukum negara tertinggi.

"Oleh karena itu, saya meminta saudara Victor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut, dan meminta-maaf kepada Partai Demokrat atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya," tutupnya.

Demokrat abstain dalam voting RUU Pemilu (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Sementara itu, Victor Laiskodat, saat dikonfirmasi membantah ada pernyataan dia yang memprovokasi apalagi ada ajakan membunuh.

"Enggak ada, enggak ada itu," ucap Victor kepada kumparan (kumparan.com).

Victor meminta agar siapapun melihat pidatonya secara utuh. Dia juga mempertanyakan bukti yang menjadi landasan Demokrat membuat sikap protes seperti disampaikan Benny di atas.

"Saya menyoroti partai yang menginginkan adanya ormas anti-Pancasila. Enggak ada urusan bunuh bunuh seperti PKI. Kalau tidak layak hidup di Indonesia mungkin," terangnya.

"Silakan saja mereka (protes) kalau ada rekamannya. Biarin aja," tegas Victor.

Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Manik, mengatakan rekannya itu hanya berkelakar tentang bunuh membunuh dan mengumpamakannya dengan kasus PKI. Dalam pidato itu juga tidak menyebut nama partai.

"Apa yang disampaikan Victor itu tidak memprovokasi. Mana ada dia menyebut Demokrat, PAN, PKS,Gerindra? Itu kan dia cuma dalam konteks bercanda menyebut Gerindra yang tak setuju Perpuu Ormas," ucap Irma.

"(Soal eksekusi) itu konteksnya bukan saat ini, tapi konteks PKI. Jadi enggak ada hubunganya sama kondisi saat ini. Sudahlah tidak usah dibesar-besarkan," tegasnya.