Pembangunan Gedung Baru DPR Rp 601 Miliar Dimulai Tahun Depan

Membersihkan Gedung DPR. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Rencana pengembangan kawasan kompleks parlemen bukan isapan jempol belaka. DPR kini mulai gencar menyosialisasikan rencana pembangunan untuk gedung ruang kerja baru dan alun-alun demkrasi.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing, mengatakan bahwa sosialisasi tersebut untuk menjelaskan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, lantaran selama ini selalu menuai pro kontra.

"Menyosialisasikan pembangunan di DPR di Republik ini yang disosialisasikan pembangunan gedung, hanya gedung DPR karena masih ada yang pro kontra bahwa kirain yang membangun gedung itu anggota DPR," ujar Anton di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9).

Ketua BURT, Anton Sihombing (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

Anton menjelaskan gedung baru itu akan dibangun pemerintah melalui Kesetjenan DPR. Pasalnya, gedung tempat kerja yaitu Nusantara I DPR, sudah over capacity, yang semula hanya untuk 800 orang, kini ditempati sampai 5.000 orang.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan gedung DPR itu bukan untuk dinikmati oleh anggota DPR periode saat ini, melainkan anggota periode yang akan datang 2019-2024. DPR telah menyurati Presiden dan menghubungi Menteri Keuangan terkait rencana pengembangan kawasan parlemen tersebut.

Hasilnya, kata Anton, Presiden telah menyetujui rencana pembangunan gedung DPR tersebut. "Pembangunan gedung ini paling transparan di seluruh Republik ini, Presiden disurati, Menteri Keuangan dihubungi, pembahasannya terbuka. Dan sudah sepakat, semua sudah sepakat, tapi perlu sosialisasi ke masyarakat," terangnya.

Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Politikus Golkar itu menjamin bahwa dalam pembangunan gedung DPR, segala tender-tender yang berkaitan dengan pembangunan akan melibatkan KPK. "Nanti tender-tender saya undang KPK, saya mengawasi biar semua biar tahu enggak ada maling, transparan di sini, kalau ada 1-2 orang yang bersalah jangan semua diglobalkan," tuturnya.

Ia berharap pembangunan gedung dapat dimulai tahun depan, saat ini masih dalam pembahasan anggaran antara DPR dengan pemerintah. Total Rp 601 miliar adalah angka yang disepakati untuk membangun komplek kawasan parlemen dan gedung DPR.

"Yang pertama sudah sepakat Rp 380 miliar dan Rp 200 sekian miliar itu alun-alun demokrasi, total Rp 601 miliar. Sudah 20 kali saya ngomong Rp 601 miliar," ucap Anton.

"Kan masih bahas anggarannya bulan Oktober, pembangunan tahun depanlah, nanti akan diumumkan kapan dimulai," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, proyek bernama penataan kawasan parlemen ini sudah bergulir sejak tahun 2015, dengan 7 proyek. Presiden hampir menyetujui pada tahun lalu, namun ternyata minta ditunda. Usulan itu muncul lagi dalam RAPBN 2017 namun hanya untuk gedung ruang kerja dan alun-alun demokrasi.