Saat Anies Hentikan Pidato di Pura karena Azan Zuhur

Anies di Pura Dalem Purnajati Tanjung Puri (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengunjungi Pura Dalem, Purnajati, Tanjung Puri, Jakarta, untuk meresmikan pemugaran tempat ibadah umat Hindu tersebut. Sebagai tokoh yang diundang, Anies juga diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan.

Anies tiba di Pura Dalem Purnajati Tanjung Puri, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (5/11), mengenakan pakaian adat Bali. Mengawali sambutannya, Anies bicara soal membangun peradaban yang dimulai dari pengajaran, pelaksanaan dan pembudayaan.

Anies lalu bicara soal Pura yang dibangun sejak tahun 1968 itu diharapkan bisa menjadi tempat silaturahmi dan menjalin kerukunan baik antar warga Hindu maupun dengan yang lainnya. Ia juga berharap umat Hindu di Ibu Kota bisa terus berkontribusi membangun kebersamaan, solidaritas dari kehidupan berbangsa, saling menghormati, menghargai toleransi di Indonesia.

Anies di Pura Dalem Purnajati Tanjung Puri (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Anies menyinggung masalah kurangnya fasilitas pendidikan agama Hindu di sekolah, terutama sekolah negeri. Pasalnya, guru agama Hindu belum tentu tersedia di sekolah, sehingga untuk mengisi nilai rapor para siswa harus menjalani pendidikan di tempat ibadah masing-masing.

"Nanti akan kita atur, kalau hari sabtu minggu kita selenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak kita. Sehingga tidak tertinggal dalam pendidikan agama Hindunya," ungkapnya.

Nah, di tengah sambutan, terdengar azan waktu salat zuhur. Anies tiba-tiba menghentikan pidato sambutannya sejenak untuk mendengarkan azan.

"Sebagai wujud toleransi kita, mari kita tunggu sampai azan selesai," ujar Anies.

Setelah azan berhenti, Anies melanjutkan pidatonya soal pendidikan. Anies menjawab masalah pemberian lahan seluas 2 hektar yang diperuntukkan sebagai lahan perkuburan umat Hindu. Pasalnya, masyarakat Hindu sendiri mengaku tidak membutuhkan lahan tersebut, dan lebih membutuhkan pengadaan alat kremasi yang belum ada.

"Jadi kami mendengar bagaimana warga Hindu di Jakarta disiapkan tanah namun kebutuhannya justru kremasi. Kita harus sesuaikan. Bukan umat Hindu yang menyesuaikan, tapi pemerintah yang harus sesuaikan dengan fasilitas yang sesuai. Kami harap bisa dimasukkan ke (APBD) 2018," tambahnya.