• 1

Korupsi Peradilan Dianggap Masih Tinggi

Korupsi Peradilan Dianggap Masih Tinggi



Diskusi MAPPI FHUI

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI) gelar Diskusi Publik bertemakan Kaleidoskop Penegakan Hukum Indonesia 2016 di Bakul Koffie, Cikini (Foto: Marcia Audita)
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) menyebut ada tiga penyebab korupsi peradilan di Indonesia masih berlanjut hingga kini. Yaitu faktor perekrutan, pengawasan, dan pimpinan.
Pada 2016, Mahkamah Agung (MA) kembali menyelenggarakan perekrutan hakim ad-hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. MAPPI FHUI menemukan hampir 75 persen calon hakim ad-hoc tidak memiliki pengetahuan dasar tindak pidana korupsi.
“Ini karena (MA) belum menetapkan standar kebutuhan dan kriteria ideal hakim Pengadilan Tipikor sehingga orang yang tidak berkualitas bisa lolos seleksi,” ujar Kepala Divisi Pemantaun MAPPI FHUI, Muhammad Rizaldi, dalam diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).
Selanjutnya, kata Rizaldi, koordinasi pengawasan antara MA dan Komisi Yudisial (KY) belum bisa bersinergi dengan baik. Menurut dia, MA dan KY kerap memiliki perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan perkara.
“Antara keduanya (MK dan KY) bekerja tidak sinkron. Misalnya rekomendasi KY agar hakim diberi sanksi tidak ditindaklanjuti MA dengan benar-benar memberi sanksi,” ujar Rizaldi.

Rekomendasi KY agar hakim diberi sanksi tidak ditindaklanjuti MA dengan benar-benar memberi sanksi

- MAPPI FHUI, Muhammad Rizaldi


Ihwal faktor pimpinan, Rizaldi berharap posisi Sekretaris MA yang masih kosong saat ini bisa digantikan orang dari kalangan profesional.
“Sebaiknya seleksi dilihat dalam tiga hal, integritas, kapasitas manajerial organisasi, dan pemahaman tentang korupsi. Karena korupsi bukan kasuistis, tapi dilakukan sistematik,” ujarnya.
Korupsi peradilan kerap menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi. Misalnya pada kasus dugaan korupsi pengaturan perkara penyanyi Saipul Jamil yang terjerat dugaan pencabulan. Dalam perkara itu, Saipul dihukum 3 tahun penjara, padahal jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara.
Belakangan KPK mengungkapkan uang suap Rp 300 juta untuk Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dari pengacara Saipul. Ketua majelis hakim perkara itu, Ifa Sudewi, juga berulang kali diperiksa KPK.




NewsKorupsiHukum

500

Baca Lainnya