Independensi dan Netralitas Media, Bagian yang Tersulit dalam Liputan Pemilu

Muhammad Rafi
Seorang Mahasiswa Universitas Riau, Aktivis dan Penggiat Sosial
Konten dari Pengguna
5 Desember 2023 19:01 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Muhammad Rafi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi orang yang sedang kampanye politik Sumber:Istock.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi orang yang sedang kampanye politik Sumber:Istock.com
Ilustrasi sosial media Sumber:Shutterstock.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi sosial media Sumber:Shutterstock.com
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pertanyaan akan muncul di benak kita terkait media pada saat pemilu yaitu apakah media massa akan independen memberitakan pemilihan umum? tentunya ini jadi bahan renungan bagi media yang memiliki komitmen untuk adil atau fair dalam proses peliputan pemilu, terutama pada pemilu 2024 yang akan datang.
ADVERTISEMENT
Berkaca di Kenya, sebuah negara di Afrika, benua yang dari segi teknologi masih tinggal jauh dengan negara-negara di Eropa, dan dikenal dengan benua yang memiliki konflik kekerasan, pada akhirnya ada sekelompok wartawan berinisiatif untuk menyusun Guide Book on Election Coverage for Media yang ditulis oleh Kenya Correspondents Association (KCA), yang akan memberi arahan kepada anggota KCA untuk bersikap independen dalam peliputan pemilu di Kenya. Hal ini bisa menjadi contoh bagi Dewan Pers untuk membentuk sebuah panduan untuk media bisa netral dalam pemilu 2024.
Seorang ahli Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menulis secara detail untuk menjelaskan independensi dalam jurnalisme. Kovach dan Rosenstiel mengatakan bahwa imparsial atau sikap tidak netral bukanlah prinsip dasar jurnalisme. Imparsial, fairness, balance, dan netral hanyalah sebuah metode untuk membantu jurnalis dalam mengembangkan peliputannya. Tetapi, jika netralitas bukan hal penting dalam sebuah jurnalisme, lalu, apa yang membedakan antara jurnalisme dan propaganda?.
ADVERTISEMENT
Juru penerang pemerintah juga menerbitkan publikasi, pengurus partai juga menerbitkan publikasi. Apakah setiap orang yang mempublikasikan atau menyiarkan sesuatu adalah wartawan?, menjawab pertanyaan hal ini, Kovach dan Rosenstiel mengutip Maggie Gallagher, kolumnis dari Universal Press Syndicate dan harian New York Post."Wartawan berkomitmen tinggi pada kebenaran. Saya tidak menyampaikan apapun yang tidak saya yakini kebenarannya kepada pembaca saya".
Media BBC yang merupakan sebuah media penyiaran publik Inggris, yakin bahwa setiap politisi dan partai politik selalu ingin mempengaruhi media, agar memproduksi berita yang menguntungkan mereka. Oleh karenanya, media sebagai profesional jurnalisme, BBC memiliki nilai-nilai editorial, yakni Truth and Accuracy (kebenaran dan akurasi), Impartiality and Diversity of opinion (imparsial dan keberagaman opini), Editorial Integrity and Independence (integritas editorial dan independensi), Serving the Public Interest (pelayanan kepentingan publik), Privacy (hak-hak kerahasiaan pribadi), dan Accountability (Akuntabilitas).
ADVERTISEMENT
Dalam hal Editorial Integrity and Independence, nilai yang berkaitan dengan independensi dalam peliputan politik, termasuk peliputan pemilu, BBC terus berusaha keras untuk independen dari kepentingan negara dan partai-partai politik. Para pemirsa dan pendengar BBC boleh percaya bahwa keputusan-keputusan editorial BBC tidak dipengaruhi oleh baik tekanan-tekanan politik dan komersial, tidak juga dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan perseorangan.
Akurasi juga merupakan bagian dari independensi. BBC sangat menaruh perhatian pada hal akurasi. BBC berusaha keras untuk akurat dan menegakkan kebenaran, bagi BBC akurasi lebih penting daripada kecepatan berita. Dengan demikian maka BBC bisa menjaga independensinya. Prinsip ini selaras seperti yang dikatakan ahli sebelumnya Kovach dan Rosenstial: "Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran".
Hubungan media dan pemilu yaitu media memiliki peranan penting sebagai alat kontrol kekuasaan dan perjuangan, dan secara politik, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia juga memiliki pengakuan sebagai pilar demokrasi.
ADVERTISEMENT
Dalam hubungannya dengan pemilu, media seharusnya dapat menjalankan fungsi untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan yang tidak objektif selama masa kampanye pemilihan umum berlangsung. Walau media berhak untuk menerima iklan kampanye partai politik, perlu ada pembedaan antara berita dengan kampanye politik agar obyektifitas media tetap terjaga.
Seharusnya pemberitaan media juga lebih banyak berorientasi kepada kepentingan publik, karena pemilih akan menentukan pilihannya sesuai dengan informasi yang mereka terima. Melalui pemberitaan media memberikan informasi yang berguna dan obyektif kepada publik dan membeberkan apa-apa yang memiliki hubungan dengan partai politik dan capres yang dapat dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, pemilih akan menjadi rasional dalam menentukan pilihan mereka. Selain itu, melalui media juga masyarakat dapat mengetahui sekaligus diingatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama (publik).
ADVERTISEMENT
Sumber:
https://www.kominfo.go.id/content/detail/13830/media-massa-diingatkan-netral-dalam-pemilu/0/sorotan_media