Gebrakan Reformasi Birokrasi Indonesia dalam Tata Negara

Sumber : https://pixabay.com/id/photos/indonesia-perdamaian-tangan-bangsa-2131239/

Indonesia saat ini sedang dalam masa percobaan pemulihan ekonomi dan seluruh aktivitas negara pasca pandemi covid-19. Banyak pemulihan yang satu persatu mulai diatasi oleh pemerintah beserta masyarakat Indonesia pada umumnya. Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Banyak permasalahan serta hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik, maka dari itu reformasi birokrasi terus menerus diperbaharui. Melalui visi misi kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dapat kita ketahui bahwa terdapat 5 prioritas kerja presiden tahun 2019 -2024 dimana terdapat gebrakan reformasi birokrasi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) ada di dalam kelima prioritas kerja tersebut. Dalam reformasi birokrasi ini akan memprioritaskan untuk memepercepat pelayanan dan memberi izin, menghapus pola pikir linier atau pemikiran yang sering kali menganggap komponen-komponen yang justru penting terabaikan dan mengakibatkan kesimpulan yang tidak tepat, dan menerapkan Indonesia yang produktif, inovatif serta kompetitif. Sedangkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) pemerintah akan meningkatkan kualitas Pendidikan anak bangsa, dan terus membantu mengembangkan serta menyalurkan bakat-bakat yang dimiliki anak bangsa dalam manajemen talenta.

Dari tahun ketahun reformasi birokrasi selalu menjadi perbincangan hangat. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam upaya untuk memperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi inilah peran pemerintah menjawab berbagai macam tantangan karena dalam reformasi birokrasi ini tidak hanya menyederhanakan struktur birokrasi saja akan tetapi bagaimana mengubah pola pemikiran dan pola budaya birokrasi pada tata kelola pemerintahan.

Melalui pemantauan dan hasil dari evaluasi kementerian PANRB masih menunjukkan responbilitas kinerja yang lemah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) yang belum menunjukkan hasil nyata, seperti :

Maka dari itu untuk memajukan dan menguatkan reformasi birokrasi Indonesia ke depan dibuatlah strategi serta gebrakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan dengan cara :

Terakhir, penulis mengharapkan sistem-sistem yang akan diimplementasikan dapat mengubah reformasi birokrasi semakin maju dan kuat agar mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia.