PAN Tolak Usulan Pembangunan Gedung dan Apartemen DPR

16 Agustus 2017 12:54 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Partai Amanat Nasional (PAN) dengan tegas menolak wacana pembangunan apartemen DPR yang rencananya akan berdiri di eks lahan Taman Ria. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan pembangunan apartemen akan menimbulkan stigma elit yang bermewah-mewah bagi para anggota Dewan.
ADVERTISEMENT
"Ketua umum kami sudah menyampaikan kurang pas rasanya apalagi dengan kata-kata apartemen. Apartemen itu kan terstigma dengan elitis, kemewahan, bersantai-santai, kan begitu," kata Yandri di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Dibandingkan membangun apartemen yang diwacanakan untuk anggota DPR, Yandri lebih menyarankan anggaran tersebut dipakai untuk perbaikan-perbaikan terhadap fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai. Sehingga tidak perlu membangun apartemen yang bisa menghabiskan anggaran terlalu banyak.
"Sebaiknya tidak ada apartemen itu. Tapi kalau mau memperbaiki fasilitas yang lain untuk penunjang seperti kamar mandi dan sebagainya yang saat ini memang sangat memprihatinkan tidak masalah. Tapi kalau yang lain yang banyak menyita uang negara dan menjadi polemik di masyarakat, tentu fraksi pan akan menolak apartemen dan lainnya," paparnya.
Rumah Dinas DPR  (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Rumah Dinas DPR (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, DPR melalui Fahri Hamzah mewacanakan pembangunan gedung berbentuk apartemen yang bakal didirikan di komplek Taman Ria Senayan. Menurut Fahri, pembangunan apartemen baru akan lebih efektif dibandingkan dengan kompleks perumahan bagi para anggota parlemen yang saat ini sudah ada di Kalibata.
"Anggota DPR nanti tidak tinggal jauh-jauh, mencar-mencar kena macet. Jakarta kan beberapa tahun kemudian diprediksi masih macet," tuturnya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).
Meski masih sebatas wacana, namun hal tersebut menuai polemik sebab banyak pihak yang menilai kinerja DPR belum maksimal.
Reporter: Ferio Pristiawan