Sekjen DPR: Gedung Baru Senilai Rp 600 M Akan Dibangun Akhir 2018

Membersihkan Gedung DPR. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan DPR RI telah membatalkan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR. Meski demikian, pembangunan gedung baru DPR akan tetap direalisasikan.

Sekjen DPR Ahmad Juned menuturkan sampai saat ini pihaknya masih dalam tahap perencanaan dan manajemen konsultan terkait pembangunan gedung baru. Sementara soal anggaran, yang akan digunakan adalah anggaran 2018.

"Jadi untuk anggaran 2018 itu adalah untuk penataan kawasan, termasuk gedung di dalamnya. Itu sekitar Rp 600 miliar dan itu nantinya akan dimulai dengan perencanaan, apakah untuk tahun 2018. Kemungkinan untuk pembangunan sendiri akan dilaksanakan akhir 2018 atau 2019," kata Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8).

Untuk spesifikasi bangunan, DPR akan menggunakan standar bangunan negara yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 yang menyatakan bangunan negara untuk pejabat negara luasnya 117 meter persegi.

Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Untuk ruangan anggota, nantinya dapat menampung sampai 7 orang yang terdiri dari satu orang anggota dengan lima tenaga ahli dan dua orang staf administrasi. Di dalam ruangan itu nantinya juga akan dibangun ruang rapat dan ruang tamu.

"Karena untuk anggota dewan itu perlu sebuah ruangan, memerlukan ruang rapat, dan juga memerlukan ruang tamu. Karena kita ketahui anggota dewan itu wakil rakyat yang mewakili konsistuen di daerahnya. Jadi mereka pasti akan banyak tamu-tamu," ujarnya.

Sementara gedung DPR yang lama, kata Ahmed, tidak akan dirobohkan. Gedung lama nanti akan dimanfaatkan untuk Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Sebab berdasarkan hasil penelitian, badan keahlian dan kesekretariatan jenderal kekurangan pegawai sekitar 1.000 pegawai.

"Itu pastinya membutuhkan ruangan, khususnya untuk badan keahlian dan sekretariat jenderal. Karena dari hasil sebuah penelitian, Badan Keahlian dan Kesekretariatan Jenderal itu kekurangan pegawai. Diperkirakan masih kekurangan 1.000 pegawai. Oleh karena itu pasti kita akan gunakan gedung Nusantara I," paparnya.

Selain gedung baru, DPR juga akan membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum, dan juga pusat kajian. Meski demikian, pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi menjadi prioritas.