Menilik Bagaimana Nasib UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menyerang berbagai negara di belahan dunia. Bahkan Indonesiapun tak luput dari badai virus ini. Sejak diumumkan pada 2 Maret 2020, dimana terdapat dua orang warga negara Indonesia terinfeksi virus corona, jumlah korbanpun terus bertambah dari hari ke hari. Banyak sektor yang terdampak akibat meluasnya pandemi ini. Salah satunya adalah sektor ekonomi.

Tahun 2020 ini, diketahui sektor ekonomi Indonesia mendapat pukulan yang cukup berat. Kegiatan perdagangan mulai lesu karena produksi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku maupun karena menyempitnya pangsa pasar karena orang-orang mulai beralih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan e-commerce alih-alih berbelanja seperti biasanya. Dilansir dari Kementerian Koperasi bahwa sudah 21 pelapor yang melaporkan bahwa usaha mereka mengalami kesulitan di tengah pandemi ini. Alasan merekapun beragam mulai dari sulitnya mencari stok bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya proses pendistribusian.

Dari sektor yang lebih kecil, masalah yang muncul akibat pandemi covid-19 adalah banyaknya perusahaan yang mulai meliburkan karyawannya dan tidak sedikit pula yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan karyawan mereka.

Tak hanya perusahaan saja, UMKM dalam negeri pun juga merasakan kesulitan yang sama karena ketidakmampuan menjalankan aktivitas usaha dan berujung pada penutupan usaha secara sementara atau bahkan melakukan gulung tikar.

Ditengah pandemi ini, sektor usaha seperti UMKM dituntut untuk mencari alternatif lain agar usahanya tetap berjalan seperti biasanya. Para pelaku UMKM diharapkan dapat melek teknologi dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), masyarakat cenderung menggandrungi berbelanja online atau e-commerce. Dengan adanya fasilitas ini UMKM dapat terus berproduksi dengan mengikuti aturan kesehatan yang berlaku dan tidak kehilangan pendapatan mereka. Para pelaku UMKM juga berharap kepada pemerintah agar mencarikan solusi atas permasalahan ini agar mereka tidak merugi.

Tak dapat dipungkiri pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada masalah di sektor UMKM. Kita ketahui bersama, di Indonesia UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar pada pendapatan negara. Dengan demikian, menurunnya kinerja UMKM akan sangat berpengaruh besar pada menurunnya pendapatan negara. Lebih buruknya, keseimbangan devisa nasional juga akan terguncang karena menurunnya pendapatan ini diikuti dengan pengeluaran negara yang semakin meningkat di tengah pandemi.

Atas berbagai masalah yang merundung sektor UMKM, pemerintah telah menyiapkan lima skema untuk menyelamtkan UMKM dari kerugian yang besar akibat pandemi ini. Pertama, pemerintah akan memberikan bantuan sosial terhadap pelaku UMKM yang masuk di kategori miskin dan terdampak Covid-19. Kedua, dengan melakukan insentif pajak yang berlaku untuk UMKM dengan omzet dibawah Rp4,8 miliar per tahun juga menurunkan PPh final selama 6 bulan. Ketiga, melakukan relaksasi dan rekstrukturasi kredit UMKM yang meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), Umi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) hingga penerima bantuan permodalan dari kementerian. Keempat, memperluas pembiayaan bagi UMKM dengan stimulus bantuan modal kerja. Skema kelima yakni pemerintah melalui kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam lingkungan UMKM terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah Covid-19.

Berbagai skema yang telah dirancang pemerintah diatas bertujuan untuk meminimalisir dampak lebih kompleks dari penyebaran virus corona. Kemudian tinggal bagaimana skema-skema tersebut direalisasikan dan dipahami dengan baik oleh oobjek sasaran