Ketentuan Natura dan Kenikmatan dalam UU HPP Ditinjau dari Praktik Tax Planning

Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia
Konten dari Pengguna
2 Januari 2022 10:37
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tulisan dari Nadila Puan Fauziah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketentuan Natura dan Kenikmatan dalam UU HPP Ditinjau dari Praktik Tax Planning (28164)
zoom-in-whitePerbesar
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan, Sumber: Penulis
Pajak merupakan sumber pendapatan utama di berbagai negara termasuk Indonesia. Argumen tersebut dapat dibuktikan dari dominasi pajak sebagai penyokong penerimaan negara dalam struktur APBN. Berdasarkan data realisasi penerimaan negara yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pajak merupakan penerimaan negara terbesar dengan persentase lebih dari 70% dari total keseluruhan pendapatan negara. Dominasi tersebut salah satunya terlihat di tahun 2019 dimana pendapatan negara dari pajak mencapai 1.546,1 Triliun rupiah atau setara dengan 78,9% dari total pendapatan negara di tahun 2019 yang mencapai 1.960,6 Triliun rupiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun Pandemi COVID-19 yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020 membuat tren positif ini mengalami kontraksi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa di tahun 2020 penerimaan negara dari pajak mengalami kontraksi dengan angka minus 19,7% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 (Santoso Y. I., 2021).
ADVERTISEMENT
COVID-19 merupakan salah satu dinamika yang perlu dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat. Menanggapi hal tersebut pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang harus menyesuaikan sistem perpajakan sehingga lebih relevan dengan kondisi terkini (Monalika & Haninun., 2020). Penyesuaian tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan merupakan salah satu langkah fundamental yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan sistem prosedur perpajakan dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan begitu negara tidak merugi dan kehilangan penerimaan pajaknya di tengah- tengah perubahan yang ada (Monalika & Haninun., 2020). Dalam hal ini upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah Indonesia tercermin melalui pembentukan Undang - Undang no. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Melalui poin perubahan yang terkandung di dalamnya diharapkan paket kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang tepat dalam pemulihan perekonomian Indonesia. Salah satu poin perubahan dalam peraturan ini adalah adanya perubahan ketentuan atas natura dan kenikmatan. Perubahan ketentuan ini membuat natura dan kenikmatan masuk ke dalam objek yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan dari sisi penerimanya. Hal ini dikonsiderasikan sebagai langkah optimalisasi penerimaan pajak karena natura dan kenikmatan dengan nominal tinggi mayoritas diberikan kepada kelompok pekerja yang memiliki tingkat penghasilan yang tinggi (Kurniati, 2021).
ADVERTISEMENT

Ketentuan Natura dan Kenikmatan dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008

Sebelum disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2021, natura dan kenikmatan sudah diatur dalam pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal tersebut menyebutkan bahwa natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh dikecualikan dalam perhitungan pajak penghasilan dari sisi penerimanya. Selain pasal 4 ayat (3), natura dan kenikmatan juga disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat konsep taxable- deductible dan non taxable- non deductible dalam perhitungan pajak penghasilan. Konsep tersebut menjelaskan bahwa apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh merupakan objek pajak, maka pihak pemberi penghasilan dapat mengurangkannya sebagai biaya, begitu pun sebaliknya, apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut bukan merupakan objek pajak, maka pihak pemberi penghasilan tidak dapat membebankan pemberian penghasilan tersebut sebagai biaya dalam perhitungan pendapatannya. Dalam konteks ini natura dan kenikmatan yang notabenenya bukan objek pajak dari sisi penerimanya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dari sisi pemberinya.
ADVERTISEMENT

Ketentuan Natura dan Kenikmatan dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Munculnya Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah ketentuan natura dan kenikmatan yang sebelumnya dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan menjadi objek yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan dari sisi penerimanya. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Bab III Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak penghasilan. Perubahan ini sendiri menyebabkan natura dan kenikmatan menjadi objek yang dapat diperhitungkan sebagai biaya dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari sisi pemberinya, yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf n. Dengan adanya kedua pasal ini maka ketentuan natura dan kenikmatan pada pasal 9 ayat (1) huruf e dalam peraturan sebelumnya dihapuskan. Dengan demikian konsep taxable- deductible dan non taxable- non deductible, berkaitan dengan natura dan kenikmatan yang berlaku pada aturan sebelumnya, tidak berlaku lagi akibat adanya perubahan ini.
ADVERTISEMENT

Natura dan Kenikmatan ditinjau dari Praktik Tax Planning

Sebelum adanya perubahan aturan mengenai natura dan kenikmatan, sistematika taxable- deductible untuk pemberian tunai dan non taxable - non deductible untuk pemberian non tunai atas pemberian penggantian atau imbalan masih berlaku. Sistematika tersebut memberi celah bagi wajib pajak untuk melakukan tax planning sehingga beban pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah. Celah yang disediakan melalui undang-undang membuat negara mengalami kerugian apabila digunakan secara berlebih. Pasalnya berdasarkan data Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dari tahun 2015 sampai dengan 2019 setidaknya terdapat 9.496 wajib pajak korporasi yang terdeteksi melakukan aggressive tax planning. Aggressive tax planning pada dasarnya merupakan perencanaan pajak yang disusun secara agresif sehingga dapat menggerus penerimaan negara dari pajak (Arief, 2021). Kemudian berdasarkan data dalam laporan yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19, oleh Tax Justice Network, disebutkan bahwa kerugian yang diakibatkan dari penghindaran pajak oleh korporasi di Indonesia mencapai US$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun, sedangkan kerugian yang dihasilkan dari penghindaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi adalah sebesar US$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun (Tax Justice Network, 2020). Dengan ditambahkannya natura dan kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan dari sisi penerimanya, diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan negara sebagai langkah pemerintah untuk memulihkan perekonomian negara. Selain itu juga pengaturan ulang ketentuan natura dan kenikmatan ini sedikitnya dapat mengurangi kerugian negara yang diakibatkan oleh adanya praktik tax planning dalam rangka mengurangi beban pajak.
ADVERTISEMENT

Perlakuan Natura dan Kenikmatan dalam Praktik Tax Planning

Ketentuan natura dan kenikmatan, sebagai objek yang dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, merupakan sebuah keuntungan baik bagi pemberi dan penerima natura serta kenikmatan ini sendiri. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nurdiansyah, Ruchjana, dan Alfarisi (2020) yang berpendapat bahwa apabila natura dan kenikmatan tidak dikenakan pajak maka hal tersebut dapat menjadi keuntungan dalam rangka strategi tax planning melalui tax saving dan tax avoidance. Praktik tax saving merupakan upaya wajib pajak dalam menghemat pajak dengan mengefisiensikan tanggungan pajak sehingga pajak terutangnya menjadi lebih rendah. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagai penghasilan tambahan kepada pegawainya dengan mengalihkan bentuk imbalan yang awalnya berbentuk natura dan kenikmatan menjadi tunjangan dalam bentuk uang tunai. Melalui hal tersebut konsep taxable – deductible berlaku sehingga beban pajak yang ditanggung dari sisi pemberi penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa menjadi lebih rendah. Puspita (2019) menilai bahwa pemberian imbalan kerja dalam bentuk uang atau tunjangan dapat menjadi opsi bagi wajib pajak untuk menghindari pengenaan beban pajak yang tinggi karena pemberian dalam bentuk tunjangan (tunai) dapat dikurangi sebagai biaya dari sisi pemberi kerja selama dalam tunjangan tersebut diperhitungkan sebagai pajak penghasilan bagi pegawai atau penerimanya.
ADVERTISEMENT
Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak yang secara sengaja melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Tax avoidance biasanya dilakukan oleh wajib pajak yang memanfaatkan celah tarif Pajak Penghasilan Badan yang lebih kecil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura dan kenikmatan. Selain itu upaya tax avoidance biasanya dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan penghasilan tinggi. Dengan demikian wajib pajak yang berkepentingan akan memanfaatkan pemberian natura dan kenikmatan semaksimal mungkin karena dari sisi wajib pajak yang berkedudukan sebagai karyawan, perolehan natura dan kenikmatan tidak lagi diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan.
Perubahan ketentuan natura dan kenikmatan dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuat konsep taxable- deductible dan non taxable- non deductible tidak lagi berlaku karena pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk apa pun akan diperlakukan sama, yaitu sebagai penghasilan dari sisi penerimanya dan biaya dari sisi pemberinya. Dengan adanya perubahan ketentuan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan, praktik tax planning dengan memanfaatkan natura dan kenikmatan tidak dapat dilakukan kembali. Namun perubahan ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan wajib pajak, terutama wajib pajak badan, untuk melakukan tax planning dengan memanfaatkan instrumen lainnya. Sedikitnya perubahan aturan ini dapat mengurangi potential tax loss yang terjadi akibat pratik tax planning. Apabila ditinjau dari sisi penerima natura dan kenikmatan, upaya tax planning untuk mengurangi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui pemberian natura kepada karyawan level atas relatif sulit untuk dilakukan. Dengan demikian kerugian negara melalui adanya tax planning dapat berkurang dan penerimaan pajak menjadi lebih optimal.
ADVERTISEMENT
REFERENSI
Jurnal
Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen (Jakman), 135-154.
Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfarisi, M. (2020). The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha Volume 7, No. 1, 18-23.
Puspita, S. (2019). Tax Planning As A Tax Avoidance Step In Indonesia. RJOAS Vo.6 No.90, 309-313.
Berita
Arief, T. (2021, Juli 9). 9.496 Korporasi Lakukan Aggressive Tax Planning. Retrieved from Bisnis Indonesia: https://koran.bisnis.com/read/20210709/433/1415580/pengelakan-pajak-9-496-korporasi-lakukan-aggressive-tax-planning
Kurniati, D. (2021, Juli 5). Begini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Perubahan Ketentuan Natura. Retrieved from news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/begini-penjelasan-dirjen-pajak-soal-rencana-perubahan-ketentuan-natura-31058?page_y=765
ADVERTISEMENT
Santoso, Y. I. (2021, Januari 6). Sri Mulyani: Sepanjang 2020 penerimaan pajak minus 19,7%. Retrieved from Kontan.co.id : https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197
Laporan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (Audited). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Tax Justice Network. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in The Time of COVID-19. Tax Justice Network.
Peraturan
Indonesia. (2008). Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Indonesia. (2021). Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020