kumparan
search-gray
News12 Agustus 2019 16:22

Kita yang Berpihak pada Anak, Agenda Prioritas Pendidikan Indonesia

Konten kiriman user
Cover-Najelaa Shihab (revisi)
Najelaa Shihab. Foto: Dimas Prahara/kumparan.
Anak, sebagai subjek utama dalam pendidikan, hampir selalu dikorbankan. Setiap kali berbicara tentang gawat darurat pendidikan, akses yang terbatas, kualitas yang belum mengantar anak mencapai kompetensi, dan ketidaksetaraan kesempatan (walau sudah dilindungi undang-undang), maka kita semua harus membayangkan betapa besarnya skala perubahan pendidikan yang perlu kita upayakan bagi 83 juta anak Indonesia. Bukan untuk sebagian saja, tapi semua dan setiap anak. Bukan untuk lima tahun ke depan saja, tetapi konsisten sampai puluhan tahun berikutnya.
Ilustrasi Pendidikan Anak
Ilustrasi Pendidikan Anak Foto: Pixabay
Berpihak pada anak belum menjadi cara yang konsisten dipraktikkan oleh kita. Begitu banyak keputusan harian di ruang kelas dan ruang keluarga, sampai keputusan tahunan di anggaran pendidikan atau keputusan lima tahunan berkait pimpinan dan kebijakan nasional, yang menuntut kita membuktikannya. Namun keberpihakan kita pada anak, sering dilupakan dalam kerja barengan berbagai pemangku kepentingan, pengambil kebijakan di pusat dan daerah, kepala sekolah dan guru berbagai mata pelajaran atau tingkatan yang berbeda, orang tua anak berbagai usia, bahkan aktor dunia usaha dan industri, maupun masyarakat di rukun warga.
ADVERTISEMENT
Kegawatdaruratan pendidikan, sering membuat perjalanan kita lama sekali dalam mencapai tujuan dan rasanya sangat melelahkan. Banyak rasa tidak percaya antar pemangku kepentingan, yang membuat kita cenderung saling menyalahkan. Namun, kesepakatan terpenting untuk membantu kita semua yang ingin menggerakkan perubahan pendidikan adalah: Berpihak pada anak mulai hari ini. Anak adalah pemangku kepentingan yang paling utama, tapi paling tidak berdaya dalam ekosistem kita.
Untuk mencapai tujuan anak yang kompeten, pendidikan Indonesia perlu mengakselerasi 6 inisiatif dan 2 penghambat
Untuk mencapai tujuan anak yang kompeten, pendidikan Indonesia perlu mengakselerasi enam inisiatif dan dua penghambat. Foto: Dok. Pribadi.
Untuk percepatan perubahan pendidikan, ada ratusan hal yang saling berkaitan dan perlu kita lakukan. Namun, memilih tujuan prioritas yang paling bisa menjadi pengungkit keberhasilan adalah, cara bekerja yang selalu menjadi prasyarat kesuksesan. Di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), kami percaya, kita semua perlu berupaya untuk mengakselerasi enam inisiatif yang harus kita capai dan mengatasi dua hambatan yang harus kita perbaiki.
ADVERTISEMENT
Untuk menumbuhkan anak berbagai usia mencapai potensi dan mengoptimalisasi jati dirinya, mari memastikan dengan segala daya hal-hal berikut:
1. Satuan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pancasila.
Menjadi Indonesia bukan hanya soal apa yang diajarkan di satu-dua kesempatan atau mata pelajaran kewarganegaraan. Namun, perlu diperkuat dengan pengalaman inklusif dan multikultural, yang dimaknai dalam budaya lembaga, serta dipraktikkan konsisten oleh murid maupun pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Transformasi sistem asesmen berbasis kompetensi dan data berbasis teknologi.
Tujuan asesmen adalah pengembangan kapasitas. Bukan untuk membandingkan apalagi mengorbankan anak. Umpan balik yang berkelanjutan tentang apakah murid-murid kita mencapai kompetensi, seyogyanya mendorong guru, kepala sekolah, dinas pendidikan daerah, juga kementrian dan lembaga, mengembangkan sistem akuntabilitas yang menyeluruh dan mendukung semua pemangku kepentingan untuk maju. Akurasi dan integrasi data dengan optimalisasi teknologi, menjadi bagian tak terpisahkan dari perubahan sistem penilaian yang akan memengaruhi praktik lapangan dalam proses belajar-mengajar.
ADVERTISEMENT
3. Pendidik yang berkualitas di semua jenjang.
Pendidik yang berfokus pada pencapaian kompetensi anak dan memahami konteks pembelajaran, bukan hanya memenuhi proxy kualifikasi atau mematuhi kesuksesan administrasi birokrasi. Pendidik dengan kuantitas yang memadai di lembaga pendidikan negeri maupun swasta dan sekolah agama, yang melalui proses perekrutan terintegrasi dan pengembangan profesinya berkelanjutan.
4. Akselerasi pemerataan pendidikan untuk semua anak.
Strategi komprehensif untuk kesetaraan kesempatan pendidikan anak Indonesia, termasuk dalam penerimaan peserta didik baru, distribusi pendidik, layanan pendidikan khusus yang inklusif. Berbagai intervensi untuk kesetaraan kualitas proses belajar dan sarana-prasarana sekolah perlu diimplementasi bertahap dan perlu melibatkan penyelenggara pendidikan swasta dalam beragam peran dan kapasitasnya.
5. Vokasi yang holistik dan bermitra dengan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri).
ADVERTISEMENT
Kemitraan dengan DUDI dilakukan secara menyeluruh, baik untuk perhitungan kebutuhan dan pendirian SMK, penyusunan kurikulum, pembiayaan (termasuk modal wirausaha lulusan), peminjaman alat di teaching factory, dan SDM pendidik produktif berkualitas. Setelah menjadi program prioritas dalam beberapa tahun terakhir, cukup banyak contoh praktik baik yang sangat perlu diperbesar skalanya, termasuk insentif bagi DUDI yang perlu dijalankan oleh daerah.
6. Mewujudkan PAUD (pendidikan anak usia dini) yang berkualitas.
Memperbaiki kurikulum dan penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif, dan menjadikannya salah satu strategi reformasi kualitas dan pemerataan pendidikan Indonesia, dengan persentase anggaran lebih tinggi.
Menjadi mudah untuk membayangkan anak-anak yang tumbuh bagaikan pohon dengan akar dan dahan yang kuat, berkontribusi memberi manfaat saat kita sudah melakukan enam prioritas di atas. Namun, hutan yang lestari, dengan beragam pohon dan ekosistem yang kuat membutuhkan dukungan birokrasi yang menyuburkan dan tidak sekadar menstandarkan apalagi menggersangkan dan mematikan.
Najelaa Shihab
Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk membantu program pemerintah? Foto: Dok. Pribadi.
Kita punya tantangan dalam melakukan reformasi birokrasi termasuk optimalisasi anggaran, sinkronisasi, deregulasi kebijakan, serta komunikasi publik yang lebih baik berkait pendidikan. Banyak sekali contoh pembenahan yang perlu dilakukan, misalnya untuk meminimalisasi beban administrasi ASN guru, atau mendorong transparansi dan koordinasi lintas kementrian. Kita juga punya banyak pekerjaan yang perlu dibereskan untuk memastikan adanya insentif dan koordinasi yang lebih baik, dengan daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan yang merupakan layanan publik terbesar yang diotonomikan.
ADVERTISEMENT
Memenuhi hak anak sebagai warga negara, berpihak pada masa depannya, merupakan tanggung jawab kita bersama. Di jaringan semua murid semua guru, kita selalu percaya bahwa selain mengubah paradigma, kita perlu membalik piramida. Kita tidak bisa hanya menunggu pemerintah dan menyukseskan programnya. Kita perlu belajar, bergerak, dan bermakna di lapangan, melakukan inovasi dan praktik, baik dengan standar kualitas dunia yang bisa diperbesar skalanya. Kita harus terus bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan dan menjadi publik berdaya yang mengambil peran untuk semua dan setiap anak Indonesia.
Catatan: Ulasan lebih detail mengenai kondisi dan rencana aksi dari enam inisiatif kunci, akan diuraikan dalam beberapa tulisan berikutnya, lengkap dengan data-data yang mendasarinya.
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white