Pilih Pemimpin untuk Pendidikan

Ilustrasi anak Sekolah Dasar Foto: Shutterstock

Pendidikan sering kali jadi pilihan terakhir politisi. Kalaupun dinyatakan sebagai bagian dari janji, dalam implementasinya, terlalu banyak sektor lain yang lebih penting untuk ditangani. Transportasi, ekonomi, pariwisata, dan agama semua pemimpin dan pemangku kepentingan punya prioritasnya.

Dalam banyak kampanye di dunia, kalaupun pendidikan menjadi tujuan, pendefinisiannya sangat terbatas. Akses dan beasiswa--yang penting anak ada di sekolah, tanpa melihat apakah proses belajar berjalan dengan sesungguhnya. Kesejahteraan dan keberadaan guru--lagi-lagi tempatnya di sekolah, tanpa memastikan apakah pengajar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam profesinya.

Paradigma bahwa perubahan pendidikan membutuhkan lebih dari sekolah dan madrasah atau balai latihan kerja tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga dan media massa masih sangat susah diterima. Paradigma bahwa tujuan pendidikan berkait optimalisasi potensi dan hak asasi manusia, bukan sekadar sebagai sumber daya dan cara jadi sarjana atau mencari kerja, masih sangat langka, bahkan dalam wacana.

Isu pendidikan (dan anak-anak sebagai subjeknya) tidak cukup relevan bagi pemilih yang tidak lagi ada di usia dini, untuk membuat politisi terpilih untuk pertama kalinya. Penanganan pendidikan (dan anak-anak yang menjadi korbannya) tidak cukup cepat untuk teratasi dalam periode lima tahun pemerintahan dan bisa diklaim sebagai keberhasilan untuk terpilih kedua kalinya.

Sejarah dan pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa komitmen politik tinggi, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan (termasuk alokasi anggaran) yang didasarkan data dan bukti, tidak semudah membalik telapak tangan. Salah satu faktor terpenting keberhasilan pendidikan untuk semua dan setiap anak adalah publik yang berdaya dan menggerakkan perubahan.

Pendidikan memang tanggung jawab pemerintah, tetapi bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Pendidikan tanggung jawab kita. Pemerintah memang punya banyak daya dan melakukan banyak upaya, tetapi pemerintah tidak bisa sendirian. Kita, semua pemangku kepentingan, butuh kerja barengan.

Tanpa publik yang berdaya, sampai kapanpun pendidikan hanya akan menjadi 'jualan' yang manis di bibir saja. Publik, kita semua, yang menolak dimanipulasi, bukan sekadar peduli, tetapi mewujudkan emansipasi pelibatan dengan ambil peran di pendidikan di negeri ini.

Kita yang tidak terlena dengan 'pencapaian' target seadanya, indikator administrasi, kuantifikasi, partisipasi yang sering kali tidak cukup menggambarkan kegawatdaruratan yang dialami anak setiap hari.

Ilustrasi anak sekolah SD Negeri Foto: Shutter Stock

Percakapan tentang kegawatdaruratan kondisi pendidikan kita didukung oleh begitu banyak data dan fakta. Tetapi, tidak seharusnya membuat kita merasa tidak berdaya, apalagi memperkuat rasa tidak percaya atau kecendrungan saling menyalahkan di antara kita.

Gawat darurat berarti kita butuh belajar, bergerak, dan bermakna lebih cepat, jangan sampai perubahan di sektor pendidikan tertinggal oleh bidang lain yang tuntutannya makin cepat.

Jangan sampai, anak-anak yang mengharapkan pendidikan bisa menjadi jembatan perubahan, pada akhirnya menjadi korban yang tak punya harapan dan kemampuan menghadapi masa depan.

Begitu banyak potensi kita, seperti kolaborasi yang perlu terus disebarkan beritanya, inovasi yang perlu terus diperbesar skalanya. Pendidikan sesungguhnya punya daya tarik emosional untuk banyak orang. Pengalaman bersekolah, pernah jadi anak dan atau punya anak, cukup membuat semua orang punya semangat membara. Sekolah atau madrasah, secara alamiah, sering kali menjadi simpul banyak kegiatan masyarakat di sekitarnya.

Kita perlu memastikan bahwa suara anak di sekitar kita, kepentingan dan kebutuhannya terwakili oleh calon pemimpinnya. Sesungguhnya suara kita bukan hanya untuk kita yang dewasa. Di pemilihan umum kali ini, mari pilih pendidikan. Pilih masa depan.