Politik Dinasti di Dalam Negara Demokrasi, Bahaya Bagi Indonesia?

Pada dasarnya di dalam demokrasi tidak ada dinasti politik, walaupun banyak sejarah yang mencatat dalam negara-negara demokrasi modern pasti ditemukan dinasti politik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa negara demokrasi menjunjung tinggi hak seluruh warga negara untuk memilih dan dipilih. Fakta yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan bahwa dinasti politik berkembang dalam lingkup demokrasi kita, yang berlaku adalah bedasarkan atas kedekatan secara personal dan kekeluargaan bukan berdasarkan kualitas kandidat.

Ilustrasi. from freepik.com

Bahaya Dinasti Politik di Indonesia

Di banyak negara yang terdapat pejabat pemerintah yang membangun dinasti politik memiliki latar belakang yang dikenal sebagai dinasti yang cerdas, berkualitas, berintegritas, dan religius. Dinasti Nehru-Ghandi misalnya, yang dikenal sebagai dinasti yang mempunyayi peran penting dalam wujud India modern saat ini. Dinasti politik Nehru-Ghandi mendominasi Kongres Nasiaonal India dan berjuang untuk kemerdekaan India.

Dinasti politik di Indonesia justru berbahaya jika tidak di cegah, karena berdasarkan fakta yang terjadi, mekanisme dan ketentuan dalam pencalonan tidak diatur dengan pola yang tepat, sedang marak adanya perubahan dan perevisian Undang-Undang yang terus bergilir salah satunya Undang-Undang tentang batas usia pencalonan yang menurut presepsi masyarakat bahwa itu usaha untuk memajukan seseorang sebagai calon yang dikehendaki oleh penguasa sehingga mempengaruhi dan mengancam penyelenggaraan pemerintahan.

Terdapat beberapa sudut pandang penting dalam menggambarkan bahaya dinasti politik:

Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan kandidat dalam kontesasi politik Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Namun, di Indonesia di tentang karena politik dinasti didasarkan pada asas kekerabatan bukan atas dasar kapasitas dan kuantitas yang dimiliki oleh kandidat. Sehingga hal itu dapat menjadi ancaman

terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontesasi politik Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan.