Indonesia Rawan Kelaparan, Posisi Global Food Security di Bawah Vietnam

Indonesia Rawan Kelaparan, Posisi Global Food Security di Bawah Vietnam

Kolaborasi antara Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan IPB SDGs Network menghadirkan Seminar Daring bertajuk Pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pencapaian #SDG-2 Tanpa Kelaparan, Rabu (24/6). Dalam sambutannya, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mengungkapkan global food security index Indonesia masih berada di urutan 62 dari 113 negara. Posisinya di bawah negara ASEAN lainya seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ditambah skor Indonesia pada global hunger index score, masih di angka 20.1.

Isu kelaparan salah satunya berasal dari masalah ketersediaan pangan, baik dari aspek produksi maupun food loss dan food waste. Menurutnya, jika masalah food loss dan food waste bisa teratasi maka sudah cukup membantu ketersediaan pangan. “Konteks pertanian dan pangan pada RPJMN nampak sekali pada agenda memperkuat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi. Dalam jangka menengah, gerakan produksi skala rumah tangga perlu dibangun dengan pemanfaatan pekarangan atau urban farming, agar bisa meningkatkan ketahanan rumah tangga. Dalam konteks produksi, penyempurnaan sistem data dan informasi pertanian dan perikanan secara spasial harus segera didorong dengan pola pertanian presisi berbasis teknologi 4.0, " jelasnya. Selain itu, menurutnya, percepatan regenerasi petani melalui petani milenial dan peningkatan inovasi pertanian 4.0 sudah menjadi keniscayaan.

Dr Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengungkapkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, kebijakan pembangunan perlu menerapkan pendekatan yang baru yang juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). "Pendekatan dalam RPJMN 2020-2024 bukan lagi sektoral, tetapi lintas sektor. Pendekatannya dari hulu sampai hilir. Ada tujuh agenda prioritas nasional. Pangan dan pertanian itu masuk dalam prioritas yang pertama, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,” katanya.

Lanjut Dr Arifin, pada agenda pembangunan 2030, SDGs memberikan tantangan baru yang membutuhkan lebih banyak data dalam pengukuran indikatornya. Oleh karenanya, data menjadi sangat penting untuk basis dalam merumuskan kebijakan. Saat ini, data terkait pertanian belum terpadu. Sehingga, pemerintah saat ini menginisiasi Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) atau Agricultural Integrated Survey (Agris).

“Kita akan upayakan, kalau perlu, ke depan kita akan mengembangkan one stop data pertanian, dari hulu sampai hilirnya. Berapa kemampuan produksi kita, bagaimana sistem logistiknya, berapa gudang yang tersedia, bahkan sampai berapa level konsumsinya di perkotaan maupun pedesaan,” ujarnya.

Prof Dr Hermanto Siregar, Ketua Umum Perhepi, mengatakan, pendekatan RPJMN non sektoral, dalam satu sisi dapat menghilangkan ego sektoral yang selama ini banyak terjadi dalam kegiatan pembangunan. Juga karena lintas sektoral, sehingga fokus pada target. Namun, komplikasinya adalah keterkaitan tugas dan fungsi, alokasi anggaran di setiap institusi, kinerja atau target hingga tatanan pemerintah daerah. Apakah budgeting mencerminkan planningnya dan bagaimana pembobotan lembaganya.

Dalam webinar ini turut hadir Prof Elfindri, Ketua SDG Center Universitas Andalas dan Prof Ani Ambarawati, Ketua Perhepi Komda Denpasar. (Rz/Zul)

Keyword: COVID-19, SDGs, IPB University, Perhepi, food waste, food loss, Perhepi