news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Ini Pesan Presiden Jokowi ke Rektor Seluruh Indonesia

Berita IPB
Akun resmi Institut Pertanian Bogor
Konten dari Pengguna
29 Juli 2021 8:48 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Berita IPB tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ini Pesan Presiden Jokowi ke Rektor Seluruh Indonesia
zoom-in-whitePerbesar
Ini Pesan Presiden Jokowi ke Rektor Seluruh Indonesia
ADVERTISEMENT
Dalam perhelatan Konvensi Kampus XVII dan Temu Tahunan XXIII Forum Rektor Indonesia 2021, (27/7), Presiden Joko Widodo menghimbau para rektor agar perguruan tinggi memberikan bobot satuan kredit semester (SKS) yang lebih besar untuk mahasiswa belajar ke dunia industri.
ADVERTISEMENT
“Pandemi dan perkembangan revolusi industri 4.0 harus diimbangi dengan memperkuat edutech institutions. Teknologi paling mendasar saat ini adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital. Digital learning bukan hanya digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran antar dosen dan mahasiswa, tapi yang paling penting adalah memfasilitasi mahasiswa belajar ke siapapun, dimanapun dan tentang apapun juga. Terutama pembelajaran dari para praktisi termasuk pelaku industri, ini sangat penting untuk difasilitasi,” ucapnya.
Menurutnya, eksposur mahasiswa dan dosen pada industri dan teknologi di masa depan harus ditingkatkan. “Pengajar dan mentor dari pelaku industri, magang mahasiswa ke dunia industri bahkan industri sebagai tenant dalam kampus harus ditambah. Termasuk organisasi, praktisi lainnya juga harus diajak berkolaborasi,” imbuhnya.
Mahasiswa juga harus difasilitasi untuk mampu bersaing di pasar kerja yang semakin terglobalisasi. “Harus mampu menjadi industri yang menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan status sosialnya dan menjadikan dirinya naik kelas,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), menjadi salah satu instrumen penting bagi mahasiswa untuk belajar ke siapa saja, dimana saja. “Kita harus mempersiapkan masa depan mereka dan masa depan bangsa. Mahasiswa harus di update dengan perkembangan terkini. Mahasiswa harus disiapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk zaman. Dunia perguruan tinggi sangat membutuhkan kolaborasi antara praktisi dan pelaku industri. Di samping itu, industri butuh talenta, inovasi dan teknologi dari perguruan tinggi. Untuk itu, ajak industri untuk ikut mendidik para mahasiswa. Tentunya sesuai dengan kurikulum industri bukan kurikulum dosen. Ini agar para mahasiswa memperoleh pengalaman berbeda,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Arief Satria menyampaikan bahwa dalam konteks pendidikan tinggi, FRI mengharapkan pemerintah dapat membantu memperluas akses dan jangkauan Kartu Indonesia pintar (KIP).
ADVERTISEMENT
“Tingkatkan pula bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa, menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen serta membantu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi,” ujar Rektor IPB University.
Oleh karena itu, FRI memandang setidaknya ada lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti juga dengan otonomi kampus yang lebih besar. Tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, tetapi juga kampus dan dosen harus merdeka.
Kedua, MBKM memerlukan kerangka regulasi komprehensif, baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat. Seperti sistem akreditasi Perguruan Tinggi, Undang-Undang Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar dan izin belajar, termasuk perubahan statuta.
ADVERTISEMENT
Ketiga, penguatan kompetensi mahasiswa perlu diperkaya dengan ‘pendidikan karakter dan kebudayaan’ sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya. Kegiatan MBKM juga perlu dipadupadankan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa.
Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Kelima, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan 3T dan perguruan tinggi swasta. Perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini pada satu sisi dapat memperkuat Sumberdaya Manusia (SDM) di perguruan tinggi asal. Di sisi lain juga akan menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan.
ADVERTISEMENT
“Penguatan riset dan inovasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 merupakan keniscayaan. Karena itu FRI berpandangan bahwa pemerintah perlu mempercepat penataan kelembagaan riset dengan penguatan sinergi Kemdikbudristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Khususnya dalam desain peta jalan riset nasional yang komprehensif dengan sinergi lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Memperkuat resources sharing antar lembaga. Dan mendorong penguatan jejaring internasional dengan membentuk konsorsium riset internasional. Ini semua agar bangsa ini terus berada pada tema-tema riset terdepan, memperkuat SDM periset, sekaligus meningkatkan reputasi riset Indonesia di kancah global. Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi inovasi yang sudah dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Hilirisasi inovasi ini juga penting sebagai upaya untuk mengurangi impor dan meningkatkan daya saing dari produk-produk Indonesia di pasar dunia,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
Dalam acara ini telah terpilih pengurus FRI 2021-2022 yang akan dipimpin oleh Prof Panut Mulyono, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Ketua dan Prof Maskuri Bakri, Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) sebagai Wakil Ketua. (dh/Zul)